SRAGEN,JOGLOSEMARNEWS.COM – Dugaan adanya mobilisasi PNS, perangkat desa yang melibatkan calon petahana dan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati terus menuai sorotan.
Kalangan parpol dan elemen masyarakat mencurigai sumber dana pembuatan kaos dan kalender serta pernak-pernik bergambar bupati yang sejak beberapa bulan terakhir dibagikan di setiap kegiatan yang dikunjungi bupati.
Mereka pun mendesak Bawaslu lebih cermat dan berani mengusut asal dana pembuatan pernak pernik yang diyakini bermuatan politis untuk kepentingan bupati ke Pilkada 2020 itu.
“Sangat disayangkan. Kami menilai bupati terlalu arogan. Statemen meminta DPRD dan Bawaslu untuk silakan ikut di setiap kegiatan bupati itu jelas menunjukkan sikapnya yang merasa apa yang dilakukan benar. Padahal apapun kemasannya, jelas-jelas kegiatan pengumpulan massa, toga tomas, PNS dan tokoh itu selalu ditumpangi pesan-pesan politis ke Pilkada. HUT Korpri yang digelar beberapa kali juga sama digunakan untuk itu,” papar Koordinator Lingkar Kajian Strategi dan Perubahan Sragen (Lintas), Syaiful Hidayat kepada wartawan, Kamis (19/12/2019).
Ia juga memandang sekalipun belum memasuki tahapan Pilkada, apa yang dilakukan bupati dengan membagi barang bergambar bupati dan pesan-pesan lanjutkan, sudah merupakan bentuk pelanggaran.
Terlebih, bupati melakukan itu saat hadir di kegiatan-kegiatan yang didanai oleh anggaran daerah atau APBD. Karenanya ia berharap Bawaslu lebih cermat dan berani mengambil tindakan lantaran cara-cara yang dilakukan bupati dinilai sudah melanggar aturan.
“Saya menilai itu cara-cara yang tidak pas dan tidak benar. Saya berharap Bawaslu mestinya melakukan tindakan,” tegasnya.
Senada, Sekretaris DPD Partai Golkar Sragen, Sri Pambudi juga memandang sah-sah saja bupati berkilah. Bahwa apa yang dilakukannya bukan kampanye karena saat ini memang belum memasuki tahapan Pilkada dan masa kampanye.
Namun ia memandang, siapapun dan orang awam sudah bisa melihat gelagat politis yang ditunjukkan bupati dalam setiap kegiatan kunjungan dan pengumpulan PNS maupun massa beberapa waktu terakhir.
“Pertanyaan yang paling sederhananya gini. Kalau memang nggak ada muatan politisnya, kenapa baru sekarang membagikan kaos gambar bupati. Wong jadi bupati sudah sejak 2016. Kalau nggak ada muatan politis jelang pilkada ya mbok dari dulu membuatnya,” terangnya.
Senada, pengurus DPC PKB sekaligus anggota DPRD, Fathurrohman menilai saat ini memang sulit menindak lantaran belum tahapan Pilkada dan belum ada aturannya.
Namun, gelagat muatan politis sudah terlihat di kegiatan- kegiatan bupati yang beberapa bulan terakhir gemar hadir di pengumpulan massa dari kalangan PNS maupun Perdes.
“Lalu pembagian kalender, kaos, gelas bergambar bupati, juga ada bahasa-bahasa lanjutkan 2 periode itu kan sudah jelas arahnya. Makanya kami kembalikan bagaimana penilaian Bawaslu,” paparnya.
Ia juga menilai statemen bupati yang mempersilakan DPRD dan Bawaslu untuk ikut hadir di kegiatannya, juga sah-sah saja.
Namun, ia mengingatkan bahwa dari sudut pandang etika politik, apa yang dilakukan bupati dengan getol melakukan kampanye terselubung di kegiatan yang didanai APBD, sangatlah tidak dibenarkan.
“Dari kemarin statemennya silakan DPRD ikut, Bawaslu ikut. Tapi sampai sekarang kan DPRD juga tak pernah diajak, diundang dan diberi jadwalnya,” kata dia.
Lebih lanjut, Fatur memandang memang perlu dilakukan pengusutan terkait keberadaan pernak pernik bergambar bupati mulai dari kaos, gelas, hingga kalender yang dibagikan di setiap kunjungan bupati.
Sebab pihaknya curiga, barang-barang itu bisa jadi diambilkan dari sumber dana kegiatan yang didanai dari APBD juga.
“Karena secara proporsional DPRD berhak tahu kegiatan-kegiatan yang didanai APBD. Misalnya kegiatan yang di dalamnya mengerahkan PNS, anggarannya berapa, di anggarkan di pos mana. Apakah atribut-atribut itu diambilkan dari dana kegiatan yang dibiayai APBD atau dari mana. Ini yang perlu diusut,” jelasnya.
Ia menegaskan kegiatan pengerahan massa PNS itu sebenarnya tidak masalah dianggarkan dari APBD. Asalkan tidak ada penggiringan image dan ditumpangi muatan politis.
“Makanya di sini, Bawaslu harus lebih detail dan cermat lagi dalam memaknai serta menjalankan peran pengawasannya,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat dikonfirmasi perihal indikasi mobilisasi PNS dan Perdes, membantah telah melakukan mobilisasi PNS untuk kepentingan politiknya. Kegiatan yang selama ini diikutinya adala murni kegiatan pemkab dan dirinya datang selaku bupati.
“Sekarang juga belum masuk tahapan Pilbup, jadi tidak ada istilah kampanye terselubung. Semua berjalan sesuai aturan da tidak ada yang dilanggar,”
ujarnya.
Yuni justru mengajak Bawaslu untuk ikut hadir dalam berbagai kegiatan pemkab yang melibatkan bupati. Disitu nanti Bawaslu bisa melihat apakah ada unsur kampanye atau tidak dalam kegiatan tersebut.
“Silakan teman-teman Bawaslu ikut kegiatan bupati untuk melihat langsung. Mari kita lakukan bersama-sama dengan semangat yang sama demi kebaikan Sragen,” tambahnya. Wardoyo
