Minta Jokowi Copot Dirinya, Yasonna Laoly Pertanyakan Motif ICW

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada presiden Joko Widodo agar mencopot Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM, mendapat respon serius dari yang bersangkutan.

Yasonna justru mempertanyakan niat ICW tersebut agar presiden mencopot dirinya.

Permintaan itu dilontarkan ICW menyusul keputusan Yasonna memberhentikan anak buahnya, Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.

“Itu hak dia bicara urusan dia itu, tapi kan lihat dulu ada enggak faktor-faktor mens rea-nya,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Yasonna mencopot Ronny Sompie lantaran polemik keberadaan Harun Masiku, calon legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi tersangka kasus dugaan suap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

Imigrasi sebelumnya memberikan informasi yang keliru ihwal keberadaan Harun. Menurut mereka, Harun pergi ke luar negeri pada 6 Januari 2020, sebelum penangkapan Wahyu Setiawan. Penelusuran Tempo menemukan Harun sudah kembali ke Tanah Air pada 7 Januari.

Pihak Imigrasi Kememkumham hingga 14 Januari masih berkukuh Harun belum berada di Indonesia. Namun klaim itu gugur setelah istri Harun, Hildawati pada 21 Januari mengaku mendapat kabar suaminya berada di Indonesia.

Imigrasi akhirnya mengakui Harun ada di Indonesia. Mereka beralasan, informasi baru disampaikan lantaran ada eror sehingga data terlambat diterima.

Selain karena masalah ini, Yasonna mengklaim pencopotan Ronny terkait dengan tim independen pencari fakta yang akan dibentuk Kemenkumham. Politikus PDIP itu mengklaim tak ingin terjadi konflik kepentingan oleh Ronny.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan Yasonna merupakan otoritas tertinggi di Kemenkumham. Yasonna, kata dia, telah berkata tidak sesuai fakta terkait keberadaan caleg PDIP Harun Masiku yang kini menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/ 2020).