JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah mengelar rapat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terkait kebijakan mencegah pandemik virus corona.
Hasil rekomendasi dalam rapat itu menghasilkan sejumlah kategori lockdown pada perusahaan. Pertama, perusahaan menutup seluruh kegiatan usahanya, kedua perusahaan menutup sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan, sebagian waktu, sebagian fasilitas-operasional), ketiga perusahaan tidak menutup kegiatan usahanya.
Menanggapi hal ini, politisi Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Anggota DPR RI Komisi IV, Luluk Nur Hamidah menekankan sejumlah poin penting jika Pemprov akan bersikukuh menetapkan status lockdown di DKI Jakarta.
Pertama, menurut Luluk, lockdown atau penguncian DKI Jakarta akan berdampak distribusi pangan harian masyarakat mengingat sumber pangan Ibukota diperoleh dari luar daerah.
Selain itu DKI Jakarta yang menjadi pusat distribusi pangan ke berbagai daerah membuat keputusan lockdown tidak boleh gegabah dan harus penuh pertimbangan. Fakta bahwa 70% ekonomi Indonesia berputar di DKI Jakarta membuat Luluk khawatir jika Gubernur DKI Jakarta menetapkan status lockdown, akan menuntun Indonesia ke masalah resesi ekonomi.
Kedua, jika DKI Jakarta ditetapkan status lockdown, perlu dipikirkan social distancing dan efeknya untuk pekerja sektor informal, pekerja lepas dan buruh harian yang pendapatannya dan makan sehari-hari menggantungkan pada upah harian/bulanan.
“Jadi, lockdown tidak bisa ditetapkan secara gegabah, kecuali ada mekanisme pengamanan untuk mereka, ketika DKI dinyatakan lockdown, buruh harian dan keluarganya menjadi tidak aman secara ekonomi dan pangan, jika makan mereka sehari-hari mereka terancam, siapa yang akan bertanggungjawab? Harus dipikirkan bagaimana keamanan ekonomi dan pangan masyarakat,” ungkap dia melalui rilis yang diterima JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (18/3/2020).
Jika status lockdown jadi ditetapkan, Luluk berharap Pemprov DKI telah memikirkan imbasnya dengan matang dan mempersiapkan langkah preventif untuk menghadapi berbagai macam kelangkaan khususnya kelangkaan pangan untuk menghadapi efek panic buying. Salah satu caranya seperti menyediakan bantuan langsung untuk masyarakat berekonomi lemah. Mengingat status lockdown akan meningkatkan kekhawatiran masyarakat mengenai supply kebutuhan, akibatnya adalah panic buying dimana-mana.
Ketiga, Luluk menghimbau mengenai penerapan social distancing baik dalam status lockdown atau tidak harus dikontrol dengan tegas oleh pemprov. Segala kegiatan yang melibatkan konsentrasi massa, misalnya kegiatan keagamaan semacam pengajian akbar hendaknya bisa ditunda sampai kondisi benar-benar kondusif untuk menghindari penyebaran virus. Tapi di sisi lain, harus dipastikan kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas tetap mendapat perhatian.
“Pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan posyandu harus tetap siaga di saat seperti ini, para pekerja kesehatan juga sudah harus dibekali perlengkapan safety untuk menghindari penularan virus,” pungkas dia. Aria