JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menanggapi kritikan dari berbagai pihak serta beberapa fraksi DPR dari koialisi pemerintah terkait program Kartu Prakerja, anggota DPR dari partai Golkar, Misbakhun memberikan klarifikasinya.
Dia mengatakan, tidak ada kongkalikong di balik program Kartu Prakerja selama ini banyak disorot.
Misbakhun mengatakan, program yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu dilaksanakan secara transparan.
“Tidak ada persentuhan apa pun, tidak ada kongkalikong di sana, tidak ada anggaran dijadikan bancakan di sana,” kata Misbakhun dalam rapat paripurna DPR, Selasa (5/5/2020).
Misbakhun mengingatkan, Kartu Prakerja adalah salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan, tak ada yang menyangka Indonesia akan dilanda wabah Covid-19 hingga program ini harus dimodifikasi menjadi semi-bantuan langsung tunai.
Menurut dia, sama sekali tak ada sentuhan aparat negara dengan pencari kerja. Anggota Komisi Keuangan DPR itu juga menyebut verifikasi dalam proses seleksi berjalan melalui pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Proses ini daring dan sangat transparan tidak ada hengki pengki dan sentuhan apa pun antara pencarinya langsung,” ujar dia.
Misbakhun lantas meminta semua pihak untuk memahami program Prakerja itu. Dia juga berujar program tersebut hanya salah satu dari jaring pengaman sosial lainnya, seperti bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan murah, dan sebagainya.
“Dalam pandangan saya kita harus mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah,” ujar dia.
Program itu kemudian dikritik publik karena dinilai tak relevan, tak tepat sasaran, dan ditengarai ada konflik kepentingan dari segi penunjukan penyedia layanan pelatihan daring. 
