SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Puluhan warga Desa Ngarum, Kecamatan Ngrampal, Sragen menggeruduk kantor desa setempat, Senin (15/6/2020) siang.
Puluhan warga demo menuntut transparansi penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Desa Ngarum yang diduga banyak salah sasaran.
Warga menggelar aksi dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan ” BST Bantuan Saudara Thook, Drama Corona dan Forum Peduli Ngarum”.
Aksi dan spanduk itu diduga terkait karut marut penyaluran BST Kemensos di desa itu yang diwarnai banyak salah sasaran.
Sebelumnya, kasus salah sasaran itu mencuat saat ada warga mengadu ke kanal aduan Gubernur Jateng akhir pekan lalu.
Warga kesal lantaran ada sejumlah anggota keluarga perangkat desa dari Kadus hingga Sekdes yang menerima BST.
Kemudian ada pula BST yang nyasar ke warga pemiliki sawah satu hektar, pensiunan dan warga yang dipandang sudah mampu. Sementara ada warga yang notabene miskin justru tidak mendapat.
Dari data yang beredar, ada sekitar 11 keluarga perangkat desa itu yang dengan nyaman menerima BST sebesar Rp 600.000 perbulan.
Irianto (56) salah satu tokoh, mewakili warga pada wartawan menyampaikan bahwa kedatangan warga menggeruduk kantor desa hanya untuk mencari kepastian akan bantuan BST yang diduga salah sasaran tersebut.
“Kami ke sini bukan untuk demo. Kami hanya prihatin di media sosial dan media massa sudah beredar informasi terkait penyaluran BST yang salah sasaran,” paparnya.
Selain itu Irianto juga menyampaikan, bahwa pihaknya bersama warga yang lain hanya berharap agar salah sasaran itu menjadi perhatian pemerintah.
Sehingga ke depan yang tidak layak menerima bisa dihentikan dan diberikan kepada yang layak dan berhak.
“Kami ingin verifikasi pada pihak kelurahan. Tadinya hanya beberapa orang tapi malah bocor jadi orang banyak seperti ini,” bebernya.
Sekdes Ngarum, Budi Antana bersikukuh tidak ada masalah pada pihak penerima bantuan. Pihaknya menegaskan keluarganya sudah masuk dalam DTKS. Dia menegaskan bahwa Ibu dan Kakaknya masuk DTKS.
”Itu mungkin cuma suka dan tidak suka saja. Kalau keluarga saya sudah masuk DTKS. Data itu dari Pusat turun ke desa, bukan desa yang buat,” paparnya.
Bahkan penerima juga sudah dimusyawarahkan masyarakat RT/RW. Lantas soal pendataan penerima tambahan dikirim secara online.
Dalam sistem tersebut merupakan data terpadu. Jika layak menerima akan diterima, namun jika tidak memenuhi syarat akan tertolak.
”Tidak ada yang dibuat-buat atau berpihak ke saudara, tidak ada manipulasi,” bebernya.
Dia menyampaikan bantuan dari pusat diberikan 183 orang. Sejumlah 50 orang menerima melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sisanya melalui kantor Pos. Wardoyo