SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berkomitmen mempercepat pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menyebutkan, pembagangunan KIT Batang tahap pertama bakal dikebut.
“Kami akan mengebut pembangunan KIT Batang tahap pertama. Targetnya, 17 investor asing yang sudah menyatakan komitmen investasi bisa memulai groundbreaking pada Januari 2021,” ujar Ganjar saat pada Senin (27/7/2020) petang.
Ganjar menjelaskan lebih lanjut, seluruh pihak terkait akan bersama-sama dan bekerja keras untuk memenuhi capaian target pembangunan yang telah disiapkan selama enam bulan.
“Ini kan ujian, coba kami siapkan 6 bulan,” imbuh Ganjar.
Lebih detail, Ganjar membeberkan, terkait proyek pembangunan KIT Kendal, orang nomor satu di Provinsi Jateng ini telah dihubungi oleh Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Hal tersebut memberi dukungan transportasi dan kebutuhan air. Di sisi lain, Bupati Batang Wihaji juga mengurus perizinan di tingkat lokal.
Ia juga menyampaikan, saat ini, pemerintah sedang kencang melobi 17 perusahaan multinasional agar mau ikut merelokasi basis produksi ke Indonesia. Para investor tersebut berasal dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Taiwan, hingga Jepang.
“Presiden Joko Widodo sudah meninjau langsung untuk mengecek kawasan seluas 4.000 hektare ini. Saat kunjungan Jokowi tersebut, perwakilan dari 17 perusahaan ini juga turut hadir,” kata Ganjar.
Di tahap awal, Ganjar menambahkan, pembangunan kawasan industri ini dilakukan pada area seluas 450 hektare. Pembangunan kawasan ini pun tidak akan berlanjut hingga 2024. Sehingga, 4.000 hektare kawasan ini bisa beroperasi optimal di tahun tersebut.
“Saat ini tidak lagi bicara pandemi. Mereka (calon investor) sudah oke,” sambung Ganjar.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Batang meminta dukungan dari berbagai pihak sebagai upaya percepatan kehadiran investor di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Bupati Batang Wihaji menyatakan, saat ini, pihaknya meminta dukungan dari berbagai kementerian dengan regulasinya untuk mempercepat kehadiran investor untuk berinvestasi di KIT Batang.
“Ketika ada investasi, efeknya berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan perputaran uang sehingga memacu perekonomian,” kata Wihaji, Minggu (26/7/2020).
Wihaji pun mengibaratkan bahwa KIT Batang bagai bunga yang siap dihinggapi oleh lebah yang akan menghasilkan madu.
“Inilah analogi KIT Batang yang kita persiapkan bunga-bunganya agar lebah berdatangan yang akhirnya melahirkan madu,” sambung dia.
Lebih detail, Wihaji menyampaikan, saat ini Pemkab Batang telah menyiapkan tiga lokasi untuk investor yang berkeinginan membeli maupun menyewa lahan tanah di KIT. “Kami (Pemkab Batang) telah menyiapkan tanah di kawasan KIT untuk investor yang berminat membeli maupun menyewa lahan tersebut,” ujar dia.
“Barangkali investor tidak mau sewa tapi mau beli, kita siapkan tiga lokasi kawasan industri yang dimiliki oleh swasta dan lahan milik PT Perkebunan Nusantara IX,” sambung dia.
Wihaji juga menyampaikan, sebanyak tiga lokasi kawasan industri tersebut berada di Desa Sigayung dan Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis, serta Desa Ketangan Kecamatan Gringsing. Ia menyebutkan, KIT yang berada di Desa Ketangan ini, merupakan kawasan industri yang dipersiapkan negara untuk tujuan relokasi industri dari berbagai negara.
“Kawasan tersebut berada di tanah milik PTPN IX seluas 4.309 hektare yang sahamnya nanti dimiliki oleh anak perusahaan BUMN seperti PTPN IX,dan PT Kawasan Industri,” sambung dia.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan kesiapan sejumlah kawasan industri yang akan dijadikan lokasi untuk menampung sejumlah pabrikan multinasional yang ingin relokasi ke Indonesia.
Oleh karena itu, diperlukan area terintegrasi agar aktivitas industri bisa berjalan efisien sehingga bisa menjadi daya tarik bagi para investor.
“Salah satunya yang sedang kami akselerasi pembangunannya adalah Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Ini sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada akhir Juni lalu,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo seperti dalam keterangan resminya, Minggu (26/7/2020).
Pada Jumat (24/7) kemarin, Dirjen KPAII kembali meninjau progres pembangunan KIT Batang. “Kami menyampaikan bahwa pemerintah ingin pembangunan 450 hektare dari total lahan 4.300 hektare bisa selesai dalam kurun waktu enam bulan,” ungkapnya.
Menurut Dody, dari segi infrastruktur, KIT Kabupaten Batang memiliki banyak kelebihan dan daya tarik untuk menjawab keluhan para investor.
“Biasanya keluhan utama dari investor, yakni tentang harga lahan yang bergejolak tinggi setelah ditetapkan menjadi kawasan industri. Namun, harga lahan dan fasilitas di KIT Batang mampu bersaing dengan kawasan industri di negara lain seperti China,” paparnya.
Dody juga menyampaikan, Kemenperin mendukung pengembangan KIT Batang dengan konsep The Smart and Sustainable Industrial Estate. Artinya KIT Batang ini nantinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti perumahan pekerja, unit pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan rantai pasok antara sektor industri.
Sekitar 108 hingga 2.027 hektare akan dibangun sampai tahun 2024, tidak hanya sebagai daya tarik, tapi menjadi supply chain di koridor Pantura Jawa, tuturnya. KIT Batang ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah.
Infrastruktur tersebut meliputi akses jalan untuk tol dan non-tol, penyediaan air baku dan air bersih, kereta api, listrik, gas, terminal kontainer darat (dry port) dan pelabuhan. Di samping itu, KIT Batang akan dikembangkan sesuai klaster industri, bukan berdasarkan asal negara.
Rencananya, tujuh perusahaan global yang berkomitmen menanamkan modal di KIT Batang dengan nilai US$ 850 juta atau sekitar Rp11,9 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 30.000 orang. Ketujuh perusahaan tersebut merelokasi bisnisnya dari China, Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia dan Korea Selatan.
Selanjutnya, KIT Batang didorong untuk mengalokasikan minimal lima persen dari luas lahan untuk klaster Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan asas efektifitas dan efisiensi ekonomi untuk memudahkan penyediaan fasilitas pendukung. Satria Utama
