KARANGANYAR-Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-eks Karesidenan Surakarta melakukan konsolidasi terkait penundaan agenda Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Jateng. Penundaan itu dilakukan karena situasi pandemi Covid-19 belum mereda. Sedianya muktamar ditunda Desember 2020, namun kini ditunda lagi sampai 2022.
Hadir pada pertemuan tersebut tujuh PDM terdiri dari PDM Solo, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri dan Karanganyar sebagai tuan rumah pertemuan. Dari PDM Sukoharjo dihadiri Wiwoho Aji Santosa yang juga menjadi Paslon Wakil Bupati pada Pilkada 9 Desember mendatang.
Ketua PDM Surakarta, Subari mengatakan, mengingat secara teknis tujuh PDM se-Soloraya menjadi pelaksana teknis acara Muktamar maka perlu dilakukan konsolidasi terkait penundaan tersebut. Pasalnya banyak sekali kegiatan teknis yang harus ditangani termasuk di antaranya penundaan sewa tempat acara dan serangkaiannya.
Juga mengurusi penundaan hotel, transportasi serta catering dan lain sebagainya. “Meski panitianya adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jateng namun kita yang di ujung tombak tetap lakukan konsolidasi teknis menyangkut hal-hal teknis,” tandasnya.
Menurut Subari penundaan itu diharapkan tidak ada perubahan lagi karena menunggu dua tahun itu cukup lama meskipun semua itu disebabkan faktor pandemi Covid 19. Sedianya sempat ada wacana hanya ditunda setahun saja yakni Muktamar bisa digelar pada 2021, namun menimbang Covid belum pasti akan selesai kapan, maka akhirnya ditunda dua tahun menjadi Tahun 2022. “Insya Allah dengan ditunda dua tahun Covid sudah mereda dan Muktamar bisa diselenggarakan” ujarnya.
Sementara itu Ketua PDM Karanganyar Samsuri optimis penundaan dua tahun diyakini pada titik aman sehingga mulai sekarang masing-masing PDM bisa lakukan persiapan dini. “Ya agenda konsolidasi ini intinya membahas penundaan Muktamar dan kita memaklumi karena Covid-19 masalah serius” tandasnya.
Menurut Samsuri ada hikmah di balik penundaan tersebut sebab Covid mengancam nyawa, sedangkan Muktamar diikuti hampir 5.000 pengurus se Indonesia. Dengan begitu jika dipaksakan digelar Muktamar tahun ini sangat berbahaya.(Beni Indra)
