SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Seorang mantan narapidana kasus teroris (napiter) asal Sambungmacan berinisial PA (40) mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen, Senin (16/11/2020).
Bersama Ketua DPD Partai Nasdem Sragen, Heri Sanyoto, eks napiter yang bekerja sebagai buruh serabutan itu mengeluhkan tiga putranya yang bersekolah dan tidak mendapatkan bantuan program indonesia pintar (PIP).
“Anak saya tiga di TK, MTS dan SMK. Tiga-tiganya nggak dapat PIP. Malah yang anak orang kaya malah dapat. Saya hanya kerja serabutan dan ngarit Mas,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .
Ia bersama Heri Sanyoto ditemui Kepala Disdikbud Sragen, Suwardi. Di hadapan Kadisdikbud, Heri membeberkan temuan dan aduan yang masuk ke kantornya perihal banyaknya bantuan PIP dari jalur aspirasi DPR RI yang salah sasaran di Sragen.
Sembari membawa dokumen peraturan bersama di Kementerian Dikbud tentang bantuan PIP, mantan legislator DPRD Jateng itu juga menyampaikan banyak siswa penerima PIP dari jalur aspirasi yang tidak layak.
Seperti ada siswa anak aparat dan anak orang kaya di SMAN 3 yang masuk sebagai penerima PIP.
Kemudian ada beberapa siswa yang juga notabene sudah mampu, juga masih dapat PIP. Sebaliknya, banyak siswa dari warga tidak mampu, yatim, yatim piatu, pemegang PKH hingga mantan napiter yang justru luput dari bantuan.
“Seperti Pak Paimin ini, beliau mantan napiter kemarin mengadukan ke kami ke partai Nasdem terkait dengan PIP. Tiga anaknya yang jelas-jelas tidak mampu, malah nggak dapat. Tapi banyak kami temukan siswa penerima yang anaknya aparat dan orangtuanya sudah kaya. Ini kan sudah nggak benar,” paparnya.
Menurutnya, ia tergerak datang ke Disdikbud agar ada tindaklanjut perihal temuan salah sasaran itu. Jika tidak ditindaklanjuti, maka sangat rawan memicu kecemburuan dan protes masyarakat.
Ia juga mendesak dinas bisa tegas mengusut siapa oknum atau dari partai yang memasukkan data-data penerima PIP dari jalur aspirasi itu.
Sebab jika ada unsur kesengajaan memanipulasi data yang tidak sebenarnya, maka sesuai aturan bisa dijerat sanksi berat.
“Program Indonesia Pintar itu penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi menjadi masalah ketika data penerima itu ternyata diajukan nonprosedural. Tadi kami klarifikasi ke dinas, jawabnya data itu tiba tiba muncul dari sistem yang tidak tahu pengajuannya. Padahal mengacu peraturan bersama antara dirjen pendidikan sekolah dasar dan menengah serta sekolah usia dini dan masyarakat itu diatur jelas mekanismenya. Bahkan disitu ada sekala prioritas penerima yaitu siswa pemegang PKH, penerima KKS, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak narapidana dan seterusnya,” ujarnya.
Diusut dan Dicoret
Ia meminta segera ditelusuri semua data PIP usulan dari aspirasi DPR RI. Jika ternyata salah sasaran, diharapkan segera dihapus dan dananya ditarik kembali.
Menurutnya, PIP itu sebenarnya amat sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Tapi ketika kemudian penerimanya malah anak orang kaya dan aparat serta datanya asal-asalan, hal itu tidak boleh dibiarkan.
“Kalau ada yang nyasar ya harus dicoret. Ini anggaran negara bukan dari kantong dewan, makanya kalau salah sasaran pertanggungjawabannya sampai akhirat. Jangan main-main, ada sanksinya juga. Tadi dari dinas mau menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ke sekolah dan data penerima. Ya nanti kita tunggu saja,” tandasnya.
Sementara, Kadisdikbud Sragen, Suwardi menyampaikan untuk bantuan PIP memang ada dua jalur. Untuk jalur reguler dari dinas, pengajuannya berdasarkan data dapodik dan siswa penerimanya sudah melalui verifikasi sesuai dengan syarat prioritas penerima.
Yang kedua, dari jalur aspirasi DPR. Untuk jalur ini, pihaknya mengaku tak tahu menahu bagaimana teknis pendataannya karena tidak pernah berkoordinasi dengan dinas.
“Kami sama sekali nggak tahu kalau yang dari aspirasi. Tahu-tahu sudah muncul nama dan itu pun sekolah juga nggak laporan, berapa yang dapat dan sebagainya. Tapi kalau ada aduan salah sasaran, nanti akan kami verifikasi ke lapangan untuk ditindaklanjuti. Kalau memang tidak layak menerima, nanti akan kami kaji ulang,” terangnya.
Ia tak menampik untuk bantuan PIP memang sangat membantu siswa. Selama ini, kuota dari pusat yang diplot lewat dinas, sudah penuh.
Sehingga ketika ada yang membantu lewat aspirasi, dinas juga mengapresiasi sepanjang sesuai peruntukkan.
“Coba nanti kami akan cek ke lapangan dan kita verifikasi data yang disebut salah sasaran itu. Kita akan lihat dulu,” tandasnya. Wardoyo
