JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Selama menjalankan roda pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berhasil menaikkan Indonesia menjadi negara dengan kelas pendapatan menengah ke atas.
Akan tetapi, ada beberapa catatan kritisnyang disampaikan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Poppy Ismalina.
“Meski ada prestasi, ini tidak mudah untuk diraih. Lalu di mata investor global, menjalankan usaha baru di Indoneia makin mudah dan cepat,” katanya melalui diskusi virtual Indef dan Greenpeace, Jumat (13/11/2020).
Poppy menjelaskan bahwa kinerja Jokowi dalam daya saing global jalan di tempat. Terlihat aktivitas perdagangan internasional hanya 20 persen dari dinamika ekonomi Indonesia.
Penetrasi produk Indonesia di pasar global juga rendah. Pada 2017, persentase total ekspor 0,8 persen. Sedangkan ekspor produk manufaktur Indonesia terhadap transaksi global 0,5 persen.
“Variasi produk ekspor juga tidak berkembang dari 1996 sampai 2017. Lalu diversivikasi produk ekspor yang kurang berkembang. Selama 20 tahun didominasi sektor primer,” kata dia.
Sementara dari sisi perlindungan lingkungan hidup, konservasi hutan dan pengurangan emisi karbon, kerja Jokowi malah mundur. Ini dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.
Regulasi tersebut tidak lagi mewajibkan industri mendapatkan izin lingkungan hidup dan diubah menjadi persetujuan lingkungan. Sembilan kriteria usaha yang berdampak penting dihapus.
“Omnibus Law menjadi ancaman bagi perlindungan lingkungan hidup dan konservasi hutan di Indonesia,” ucapnya.
