WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Di Wonogiri Guru Tidak Tetap (GTT) yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) atau diistilahkan GTT senior didorong bisa mengikuti perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di gelombang pertama tahun depan. Lantas bagaimanakah masih GTT yang belum masuk dapodik? Apakah bisa mengikuti perekrutan PPPK?
Menyoal ini, Bupati Wonogiri Joko Sutopo menerangkan jumlah GTT di Wonogiri hingga saat ini ada 3.269 orang. Jumlah itu dibagi menjadi dua kategori, pertama GTT yang sudah memiliki SK dan terdaftar di Dapodik. Sementara kategori kedua adalah GTT yang belum memiliki SK dan belum terdaftar di dapodik.
Padahal salah satu kriteria GTT untuk bisa mendaftar menjadi PPPK adalah sudah terdaftar di Dapodik. Lalu, bagaimana dengan GTT yang belum terdaftar di Dapodik?
“Memang syarat utamanya harus sudah masuk di dapodik, tapi di satu sisi ada aspek keadilan yang harus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka rumusannya, yang belum masuk akan kita dorong untuk kita masukkan ke Dapodik,” sebut Bupati, Rabu (23/12/2020).
Selanjutnya, pihaknya akan membangun komitmen membangun kebijakan yang adil di dunia pendidikan Wonogiri. Pihaknya akan mempertemukan para GTT senior dan para GTT junior agar ada mediasi, pemkab siap memfasilitasi mediasi itu.
GTT senior adalah mereka yang sudah masuk di big data awal dan memiliki pengabdian setidaknya delapan tahun. Sementara GTT junior adalah para GTT yang belum memiliki SK dan belum terdaftar di dapodik.
“Yang senior ini akan kita dorong untuk mengikuti sesi pertama tes penerimaan PPPK di tahun depan,” kata bupati.
Dia menerangkan, adanya kebijakan pemerintah pusat terkait perekrutan PPPK formasi guru sebanyak satu juta formasi yang diambil dari para GTT, pemerintah daerah pun mulai melakukan persiapan. Dia menuturkan, sesuai formasi yang ada masih terdapat 4.223.
“Itu akan kami usulkan semua agar struktur guru di Wonogiri bisa ideal,” tutur dia.
Saat disinggung terkait pembelajaran tatap muka (PTM) dia mengatakan sudah mendapatkan surat edaran dari provinsi terkait belum dapat digelarnya PTM. Sebab, ada kasus penularan COVID-19 yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Aria