JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta, ternyata memunculkan fakta menarik dalam persidangan di gedung wakil rakyat tersebut, Senin (14/12/2020).
Pasalnya, ketika Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna, seluruh anggota dewan yang terhormat itu melakukan aksi walk out.
Mengenai hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik mengatakan aksi walkout seluruh legislator Kebon Sirih tersebut merupakan tindakan spontanitas.
“Saya kira (walkout) ini bagian dari koreksi karena fraksi itu kepanjangan tangan partai mestinya suara fraksi adalah suara partai. Jangan fraksinya bersuara A kemudian partainya bersuara B. Maka pontan saja semua keluar,” kata Taufik usai rapat paripurna di DPRD DKI, Senin ( 14/12/2020).
Seluruh legislator Kebon Sirih dari delapan fraksi keluar ruangan rapat saat Idris Ahmad membacakan pandangan fraksinya terhadap rancangan Perda nomor 14 tahun 2014 tentang RDTR dan Rencana Zonasi.
Bangku seluruh anggota DPRD DKI kosong saat Idrus membacakan pandangan fraksinya.
Aksi dewan keluar ruang rapat bentuk keberatan mereka setelah Fraksi PSI mengumumkan penolakan kenaikan tunjangan dewan tahun depan saat akhir pembahasan.
Padahal selama rapat rencana kerja tahunan DPRD, Fraksi PSI menyetujui kenaikan anggaran tersebut.
“Akhirnya mana yang dipegang. Ini kan bagian dari koreksi aturannya begitu. Aturannya adalah fraksi perpanjangan tangan partai. Kesepakatan ini bagian koreksi saja supaya menyadari oleh kawan-kawan lainnya,” ujarnya.
Menurut dia, sejauh ini PSI DKI tidak memahami konteks fraksi di DPRD yang merupakan kepanjangan tangan partai.
Artinya suara fraksi merupakan suara partai. Namun penolakan anggota Fraksi PSI terhadap usulan kenaikan tunjangan kemarin atas instruksi partai.
“Suara yang dikeluarkan fraksi di lingkungan dewan, itu seharusnya menjadi suara partai. Kan ini beda,” ujarnya.
Dalam proses demokrasi di dalam lingkungan DPRD, Fraksi PSI nantinya sulit untuk mandiri. Sebabnya semua suara mereka mesti mendapatkan persetujuan partai.
“Saya kira akan dipertanyakan terus, soal mandat misalnya. Anda (PSI) ngomong (dalam rapat) dapat mandat gak dari partai anda.”
Awalnya legislator Kebon Sirih yang melakukan walkout adalah anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaluddin. Ia memilih walkout atau keluar dalam rapat paripurna saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad ingin membacakan pandangan umum fraksinya.
“Izin ketua yang terhormat saya izin keluar,” kata Jamaluddin yang meminta izin pimpinan rapat paripurna DPRD DKI Nisan Samsuri.
Sebelum Idris membacakan pandangan umum partainya, Jamaluddin dengan suara tinggi mengkritik Fraksi PSI yang dianggap tidak konsisten dalam pembahasan rencana kerja tahunan DPRD tahun 2021. Sebabnya awalnya PSI menyetujui kenaikan tunjangan legislator Kebon Sirih, namun menolak saat pembahasan terakhir.
“Tidak terjadi lagi apa yang sudah disepakati tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak, saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar,” ucapnya.
Setelah menyatakan keberatannya terhadap PSI, beberapa dewan tepuk tangan.
Nisan yang memimpin rapat bertanya, “Itu dari Fraksi apa?”
“Saya Jamaluddin dari Fraksi Partai Golkar,” jawab Jamaluddin.
“Saya pikir itu nanti akan saya sampaikan kepada saudara Idris. Tapi tidak juga menghambat pembacaan pandangan umum fraksi PSI.”
Usai Jamaluddin keluar ruangan, 49 anggota DPRD DKI lainnya yang mengikuti rapat paripurna juga walkout. Nisan sebagai satu-satunya pimpinan dewan juga sempat keluar beberapa saat, tapi masuk kembali.
Ruangan dewan hanya diisi beberapa perwakilan satuan kerja perangkat daerah di sisi kiri dan kanan ruang rapat.
Adapun total anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna sebanyak 50 orang, sedangkan 54 orang lainnya mengikuti secara daring.
Ditemui di luar ruangan paripurna, Jamaluddin mengaku tidak senang dengan sikap PSI yang inkonsistensi dalam rapat RKT.
“Saya tidak menyukai inkonsistensinya,” ucapnya.
