SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kalangan bisnis perhotelan dan pariwisata di Kota Solo kembali terpuruk di akhir tahun setelah dipicu isu lock down Kota Solo dan karantina bagi pendatang yang masuk ke kota ini.
Awalnya, Pemerintah Kota Surakarta melalui Walikota FX Hadi Rudyatmo mengeluarkan kebijakan akan melakukan karantina bagi pemudik yang akan datang ke Kota Solo baik dalam rangka libur Natal, libur Tahun Baru maupun hajatan. Karantina diberlakukan selama 14 hari mulai 15 Desember 2020. Mereka yang masuk dari sejumlah pintu masuk Solo akan dijemput dan kemudian dikarantina di Benteng Vasternberg atau Solo Techno Park.
Rupanya rencana kebijakan ini ditanggapi beragam oleh masyarakat. Termasuk munculnya pernyataan Solo lockdown di akhir tahun yang kemudian viral ke mana-mana. Hal itulah yang langsung berdampak bagi bisnis perhotelan dan pelaku pariwisata lainnya. Banyak yang menbatalkan acara maupun booking kamar hotel di Solo dan sekitarnya. Pelaku bisnis terkait juga terkena imbasnya. Jika diakumulasi kerugiannya mencapai miliaran rupiah.
Seperti diakui oleh General Manager (GM) The Sunan Hotel Solo, Retno Wulandari. “Sejak isu lockdown dan karantina itu beredar luas di media sosial, kami kalangan perhotelan langsung waswas. Benar saja, tak begitu lama mulai ada yang cancel booking kamar. Mereka yang cancel terus bertambah. Merembet ke pembatalan acara juga. Kalau The Sunan Hotel sendiri kerugian kami akibat pembatalan itu sudah mencapai Rp 700 juta. Karena banyak tamu dan korporat membatalkan rencana menginap atau membatalkan kegiatan di sini,” kata Retno Wulandari.
Dikatakan Retno, pembatalan serupa juga dialami oleh hotel-hotel yang lain di Kota Solo dan sekitarnya. Seperti diakui oleh GM Paragon Hotel Rahmmat Suryahadi, Assistant Public Relations Alana Hotel Aji Budi Saputro, Wening Damayanti dari Petit Hotel dan lainnya ketika ditemui dalam acara Gathering & Sharing Session bertajuk “Sinergi Promosi Solo Raya Untuk Penguatan City Branding di Era Adaptasi Kebiasaan Baru” pada Forum Komunikasi Stakeholder Pariwisata Solo yang digelar Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) pada awal pekan.
“Sejak isu lockdown dan karantina di Benteng Vastenberg muncul, agenda MICE yang sudah terjadwal di Paragon Hotel hingga akhir tahun, satu per satu dibatalkan dan dipindah ke hotel lain di luar Solo, seperti Sukoharjo, Karanganyar, dan lainnya,” kata Rahmat.
Kerugian juga dialami sejumlah maskapai penerbangan. Mereka kewalahan banyak rombongan yang sudah berencana untuk terbang ke Solo tiba-tiba membatalkan. Kemudian, jadwal penerbangan pada rentang 15 Desember 2020 hingga akhir tahun juga masih minim, padahal biasanya di momen tersebut sudah hampir penuh jauh-jauh hari sebelumnya.
Seperti diungkapkan Taufiq Usman, Branch Manager Sriwijaya Air Solo. “Kalau hitung-hitungan kami 80 persen penerbangan ke sini (Solo) batal. Isu tersebut langsung berdampak. Potensi kerugian kalau dinominalkan bisa mencapai Rp 1,4 miliar dalam kurun waktu tersebut. Per hari sekitar Rp 180 juta, kalau dari tanggal 15 Desember 2020 tinggal dikalikan saja,” ungkap Taufiq Usman.
Baik Retno maupun Taufiq Usman menyatakan, sebenarnya triwulan akhir ini gairah di bidang pariwisata, MICE sudah mulai menggeliat. Acara hajatan maupun kegiatan pertemuan terbatas lainnya serta wisata mulai bergerak di Kot Solo setelah berbulan-bulan tiarap dihantam badai Covid-19. “Namun kesempatan di akhir tahun malah terganggu dengan isu tersebut,” ungkap Retno.
Karena itu mereka meminta kepada pejabat untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan terkait kebijakan yang akan diterapkan. “Jika belum pasti dan masih dalam proses penggodokan atau rencana sebaiknya tidak disampaikan ke publik dulu. Sehingga tidak ditasirkan macam-macam. Apalagi bisnis perhortelan dan pariwisata rentan dengan isu,” paparnya.
Mereka juga meminta agar setiap kebijakan strategis dan sensitif, Pemda bisa melibatkan stakeholder terkait untuk diajak berembug setidaknya dimintai pendapat sehingga keputusannya lebih tepat untuk semua pihak.
Di sisi lain mereka juga menyayangkan para netizen yang gampang memviralkan sesuatu yang belum jelas sehingag berdampak luas bagi masyarakat. Mereka meminta para pengelola medsos atau admin untuk tidak menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta, Anas Syahirul di kesempatan tersebut mengakui ada problem komunikasi publik yang terjadi dalam persoalan kebijakan penanganan Covid-19 ini. Seharusnya, sebuah kebijakan harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak multitafsir. Ia juga mendukung dibentuknya semacam forum atau helpdesk komunikasi untuk menjembatani pemerintah daerah dengan stakeholder kota dalam bidang distribusi informasi.
“Penanganan Covid-19 ini merupakan hal baru bagi semua pihak. Termasuk dalam komunikasi publik, kasus Solo Zona hitam bisa jadi pelajaran agar tidak terus terjadi blunder komunikasi. Pelibatan stakeholder dalam sebuah forum bersama entah apa namanya menjadi penting dalam mengelola informasi kebijakan publik,” katanya. Marwantoro|ASA