JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Bukan Sragen, Solo atau Karanganyar, Ternyata Ini Kabupaten dengan Angka Kemiskinan Terendah di Jawa Tengah!

Foto/Humas Polda
   

JEPARA, JOGLOSEMARNEWS.COM Angka kemiskinan di Kabupaten Jepara paling rendah untuk kategori kabupaten se-Jawa Tengah 2020.

“Secara umum di Jateng tercatat angka kemiskinan di Jepara menempati urutan keempat terendah, setelah Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Pekalongan. Namun, untuk kategori kabupaten, Jepara menempati peringkat pertama angka kemiskinan terendah di Jateng,” terang Bupati Jepara Dian Kristiandi dalam kegiatan konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jepara 2022 dan musyawarah perencanaan pembangunan 2021 di Gedung Shima kompleks kantor Sekda Jepara, Kamis (28/1/2021).

Disampaikan, meskipun berada di peringkat pertama terendah, namun jumlah penduduk miskin di Jepara sedikit meningkat dari 6,06 persen pada 2019 menjadi 7,17 persen pada 2020.

Baca Juga :  Dampak Banjir Kudus, 141 Warga Masih Tinggal di Posko Pengungsian Sepekan Ini

“Peningkatan ini terjadi merata di setiap daerah akibat pandemi Covid-19,” kata Andi, sapaan akrabnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut bupati, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi. Baik dalam hal politik anggaran, maupun pembuatan kebijakan yang mengarah kepada program priorotas pengentasan kemiskinan.

“Kita harus perhatikan, tahun depan menjadi capaian akhir dalam RPJMD periode 2017-2022. Mana yang masih tertinggal harus diperhatikan,” kata Andi.

Dikatakan bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2022 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan memprioritaskan untuk pemulihan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan dan pertanian, perkebunan.

Baca Juga :  Pabrik Pil Koplo Beromzet Triliunan Rupiah di Semarang Digerebek BPOM

“Akan terus kita dorong. APBD ini milik rakyat. Kita hanya menjadi bagian untuk merencanakan seperti amanat Undang-Undang,” katanya.

Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif, mendukung visi misi RPJMD, untuk pemulihan kualitas hidup masyarakat yang difokuskan pada sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Namun, juga perlu diperhatikan beberapa hal infrastruktur pendukung.

“Swasembada pangan tidak akan tercapai, jika selalu gagal panen akibat banjir. Ini harus diperhatikan,” terangnya. Wardoyo

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com