SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kepala Desa Pengkok, Sugimin akhirnya menyanggupi tuntutan warga soal dana BKK Rp 570 juta tahun 2020 yang batal direalisasikan.
Ia memastikan akan tetap menjalankan proyek perbaikan 18 titik jalan di Desa Pengkok dengan uang pribadi bersama dana dari anggota DPRD setempat.
Hal itu dilontarkan saat menerima audiensi dari perwakilan warga di balai desa, Selasa (12/1/2021). Sebelumnya, warga berdemo meminta Kades untuk menandatangani surat pernyataan perihal kesanggupan melanjutkan proyek pembangunan 18 titik ruas jalan dengan dana pribadi.
Di hadapan warga, Kades yang akrab disapa Cokro itu menyampaikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 570 juta akan dibagi dua dengan anggota DPRD Sragen dapil setempat, Hagung Susilo Bayu Aji dari fraksi Gerindra.
Hagung menyanggupi akan menggunakan uang pribadi untuk melanjutkan perbaikan jalan sebesar Rp 350 juta. Sementara sisanya Rp 220 juta akan ditutup menggunakan uang pribadi Kades.
“Tadi menandatangani surat pernyataan, isinya hanya kesanggupan kepada warga untuk dikerjakan (proyek jalan) pak lurah secara pribadi,” papar Hagung usai audiensi.
Sementara, Kades Sugimin menyampaikan tidak masalah ketika dirinya harus mengeluarkan dana pribadi. Jika itu memang keinginan warga dan menjadi konsenkuensi atas tidak bisa cairnya dana BKK Rp 570 juta.
“Jadi ya pakai uang pribadi. Nggak papa sudah resiko, nanti dibantu mas Hagung Rp 350 tinggal sisanya saya,” terangnya.
Hal itu dilakukannya sebagai rasa tanggungjawab nya sebagai seorang Kepala Desa, sesuai dengan permintaan masyarakat Desa Pengkok.
BKK Kembali ke Kasda
Lebih lanjut, Kades menguraikan bahwa dana BKK memang sempat masuk ke rekening kas desa. Namun di tengah perjalanan ada kendala pembatalan oleh rekanan. Rekanan juga menolak ketika akan ditransfer uang oleh pihak desa.
“Ini kejadian tidak diduga-duga, jujur saja saya mencari PT satu ke PT lain ada empat PT bafangkali. Ketika ada satu PT mau di tengah perjalanan PT tidak mau begitu saya akan transfer uangnya, dia menolak garapan untuk Desa Pengkok,” ujarnya.
Upaya mencari PT lain juga tak berbuah hasil. Menurutnya PT pertama tadi saat itu masih sehat namun di akhir perjalanan sakit sampai meninggal dunia.
Ia mengatakan proyek BKK ini memang harus diserahkan oleh pihak ketiga, karena menggunakan alat berat. Karena tak bisa digunakan, dana BKK akhirnya dikembalikan lagi ke Kasda.
Adanya kejadian ini akan dijadikan pelajaran sekaligus pengalaman ketika pihaknya akan mengerjakan proyek lain.
Cokro melanjutkan kedua anggota DPRD Sragen itu akan berupaya semaksimal mungkin agar dana BKK tersebut bisa dimintakan kembali.
“Walaupun kemungkinan terjeleknya tidak kembali, tapi kan disini sudah clear. Dengan warga tidak ada masalah sama sekali,” tukasnya.
Soal sentilan warga dirinya dianggap tidak bisa bekerja sebenarnya, menurutnya tak masalah. Sebab sebagai pemimpin desa, pihaknya sudah berupaya maksimal mencari rekanan pengganti agar dana bisa dicairjan.
“Tapi apa mau dikata, sampai di akhir Desember ada salah satu PT yang tidak bisa melanjutkan perjanjian,” tandasnya.
Puluhan warga Desa Pengkok, Kedawung, Sragen menggeruduk balai desa setempat, Selasa (12/1/2021) siang. Mereka menggelar demo menuntut Pemdes segera merealisasikan dana bantuan keuangan khusus (BKK) dari dua anggota DPRD yang dialokasikan untuk membangun 18 titik jalan di wilayah Pengkok.
Tuntutan itu disampaikan lantaran warga merasa hingga kini dana BKK tahun 2020 yang sudah diplot itu gagal dicairkan oleh Pemdes. Sehingga pembangunan 18 titik jalan tak bisa digelar.
Puluhan warga itu menggelar demo dengan membawa beberapa spanduk bernada kekecewaan terhadap desa.
Di antaranya bertuliskan “Yang jatuh itu pesawat Sriwijaya Pak Lurah, kenapa Rp 570 juta ikut jatuh?”. Kemudian spanduk kain bertukiskan “Apabila Tuntutan Kami Tidak Dipenuhi, Lebih Baik Mundur”, “Kami Minta Haknya Warga” dan ” Jagalah Desaku Jangan Dikhianati”.
Salah satu tokoh warga RT 13, Sudarno mengatakan aksi itu digelar karena masyarakat menuntut dana BKK sebanyak total Rp 570 juta segera dicairkan.
Menurutnya, dana BKK itu sangat dibutuhkan untuk perbaikan banyak jalan di Pengkok yang saat ini masih rusak.
“Masyarakat Pengkok sangat membutuhkan sekali dana tersebut. Kenapa pihak kelurahan tidak bisa melaksanakan perbaikan jalan? Kendalanya apa?” katanya. Wardoyo
