SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengaku siap seandainya pemerintah memutuskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Pasalnya, penerapan PPKM yang sudah berjalan sejak 11 Januari, dinilai cukup berdampak menurunkan angka laju penambahan kasus positif covid-19 di Bumi Sukowati.
Hal itu disampaikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati kepada wartawan ditemui usai menghadiri penetapan Cabup-cawabup Sragen terpilih hasil Pilkada 2020, Kamis (21/1/2021).
Bupati mengatakan secara prinsip, Sragen siap jika PPKM harus diperpanjang. Menurutnya seluruh kepala daerah se-Solo Raya juga sudah sepakat untuk menyamakan beberapa teknis pembatasan.
Salah satunya menyeragamkan batas akhir jam operasional aktivitas usaha dan kegiatan di masyarakat.
“Kami masih menunggu instruksi. Kalau memang diperpanjang berarti kami harus siap dengan segala konsekuensi termasuk memberikan pemahaman kepada semua masyarakat,” paparnya.
Bupati Yuni mengakui sudah ada dampak signifikan penerapan PPKM dengan menurunnya angka pertambahan Covid -19.
Hal itu ditandai dengan penurunan angka covid-19 yang cukup signifikan selama PPKM diterapkan. Ia mencontohkan dari data penambahan kasus, selama satu pekan pertama PPKM memang masih terjadi peningkatan tajam.
Bahkan dalam sehari kasus covid-19 sempat bertambah 93 kasus. Namun hasil evaluasi, ternyata itu merupakan hasil sebelum ditetapkannya PPKM.
“Nah di pekan kedua ini kita lihat, kemarin mulai Rabu sudah mulai berkurang. Penambahannya hanya sekitar 30 kasus,” terangnya.
Karenanya, ia menegaskan jika ada perpanjangan, pihaknya tidak akan banyak merubah pola PPKM yang sudah dijalankan dua pekan ini di Sragen.
Sebab penurunan angka covid-19 itu bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan PPKM.
“Berarti dengan PPKM ini kita bisa ambil keseimpulan berhasil menekan laju pertambahan Covid-19. Pola yang ini efektif, tidak perlu ada perubahan,” tegasnya.
Namun, berkaca pada beberapa kejadian yang terjadi di wilayah Solo Raya, Yuni mengaku sudah melakukan pertemuan dengan semua kepala daerah se-Solo Raya.
Pertemuan tersebut membuatkan kesepakatan untuk menyamakan beberapa teknis pembatasan, seperti jam operasional dan persoalan hajatan.
“Kita sudah melakukan kesepakatan dengan semua kepada daerah se-Solo Raya. Nek tutup jam 9 ya jam 9 kabeh, dadi ngko ora marai meri (kalau tutup jam 21.00 WIB ya jam 21.00 WIB semua. Jadi tidak bikin iri),” terangnya.
“Nek ora oleh jagong ya ora oleh kabeh (kalau tidak boleh hajatan ya tidak boleh semua). Jadi tidak ada sendiri-sendiri semua kompak. Sudah kesepakatan. Kami beberapa kepala daerah di bawah Pak Gubernur sepakat seragam,” imbuhnya. Wardoyo
