JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat belum sampai genap setahun, namun sudah dua kali digoyang isu kudeta.
Manuver kudeta secara bergantian dilakukan sejumlah kader senior partai berlambang bintang mercy itu yang tak puas dengan kepemimpinan AHY yang terpilih lewat Kongres V Demokrat pada 15 Maret 2020.
Kasus teranyar, Partai Demokrat menuding adanya keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam upaya kudeta itu.
Dugaan keterlibatan Moeldoko inilah yang membuat Demokrat memutuskan menggelar konferensi pers pada Senin, 1 Februari 2021. AHY menyatakan ada upaya pengambilalihan partai yang dimotori oleh lima orang, yang terdiri dari satu kader aktif, satu kader yang sudah enam tahun tak aktif, satu kader yang sudah mengundurkan diri, satu mantan kader yang dipecat karena korupsi, dan seorang di lingkaran Presiden Joko Widodo.
“Yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” kata AHY dalam konferensi pers tersebut.
Klarifikasi kepada Presiden Jokowi itu dilayangkan lewat surat. Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, dalam surat itu AHY meminta penjelasan mengenai disebutnya nama Presiden, sejumlah menteri, dan pejabat setingkat menteri dalam gerakan pengambilalihan Demokrat.
Riefky mengatakan partainya tak pernah menuduh para pejabat pemerintah terlibat dalam upaya kudeta itu. Namun, Riefky berujar, nama-nama pejabat pemerintahan itu disebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain berdasarkan kesaksian pengurus daerah Demokrat yang bertemu mereka.
Menurut Riefky, dalam layang itu AHY juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi, menteri, dan pejabat setingkat menteri yang diduga disebut-sebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain tak mengetahui masalah ini.
“Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik,” kata dia.
Sejumlah pengurus Demokrat mengatakan keputusan konferensi pers itu diambil lantaran partai tak ingin kecolongan seperti sejumlah partai yang terpecah dan mengalami dualisme.
Pengalaman Partai Berkarya yang diambil alih dari Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) oleh kubu Muchdi Pr menjadi contoh teranyar.
Meski begitu, Demokrat tak pelak diterpa dengan isu soliditas internal. Moeldoko, misalnya, termasuk yang mengatakan masalah Demokrat adalah persoalan rumah tangga partai tersebut.
Mantan Panglima TNI era Susilo Bambang Yudhoyono ini mengakui sempat bertemu beberapa kader Demokrat, tetapi mengklaim hanya untuk mengobrol dan minum kopi.
Moeldoko juga tak membantah atau membenarkan saat ditanya apakah yang menemuinya Jhoni Allen Marbun, anggota DPR dari Demokrat dan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat sekaligus mantan terpidana kasus korupsi. Kedua nama itu disebut-sebut merupakan aktor kudeta.
“Saya tidak peduli itu siapa, wong saya tuh hanya dateng aja ngobrol,” kata Moeldoko pada Rabu, 3 Februari 2021. “Ini berlebihan, jangan begitu lah. Biasa lah itu, internal partai politik. Aku orang luar, enggak ada urusannya di dalam.”
Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga menyebut masalah Demokrat sebagai persoalan internal. Maka, kata Pratikno, Presiden Jokowi tak perlu menanggapi surat dari Agus Harimurti Yudhoyono.
“Kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai,” kata Pratikno, Kamis (4/2/2021).
Politikus Demokrat Rachland Nashidik mengakui, memang ada segelintir kader Demokrat yang tak puas dengan kepemimpinan AHY. Dia menilai dinamika semacam itu wajar ada di partai politik mana pun. Namun kata Rachland, yang menjadi persoalan kemudian adalah dugaan keterlibatan Moeldoko dalam gerakan kudeta partai.
“Pak Moeldoko itu orang Istana, anak buah Presiden Jokowi, bukan internal Partai Demokrat,” kata Rachland.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, upaya kudeta partai merupakan hal lumrah dalam partai politik. Masalah muncul ketika upaya kudeta itu melibatkan pihak luar bahkan kekuasaan. Adi menilai wajar jika Demokrat melakukan perlawanan politik.
“Suara-suara tolak AHY ketua umum kan dari dulu, tapi itu dianggap angin lalu, bukan siapa-siapa dan kekuatannya tidak signifikan. Tapi kalau ada elite negara tentu jadi masalah bagi Demokrat,” kata Adi.
