JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah diminta untuk meninjau kembali kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Pasalnya, kebijakan itu dinilai setengah hati, dan tidak berdampak langsung pada berkurangnya kasus positif dan meninggal akibat Covid-19 di tanah air.
Penilaian itu disampaikan oleh epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI),Pandu Riono. Dia menyebut PPKM di Jawa-Bali tidak berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air.
Pandu mengatakan kebijakan tersebut tidak efektif karena tidak didukung dengan implementasi yang tegas di lapangan. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu mengkaji lagi kebijakan tersebut.
“PPKM tak berdampak. Kebijakan yg tidak tegas dalam implementasi dan tujuan objektifnya. Peningkatan kasus sudah tidak bisa ditekan dengan kebijakan setengah hati,” ujar Pandu melalui akun media sosial twitter @drpriono1, Senin (1/1/2021).
Lebih lanjut, Pandu Riono mengungkapkan saat ini lingkaran penularan Covid-19 kian mengerucut ke lingkungan terkecil seperti klaster keluarga. Pemerintah pun diminta untuk lebih memperhatikan fenomena tersebut.
“Lingkaran Penularan kian mengerucut ke lingkungan terkecil, keluarga, aktivitas jejaring aktivitas masyarakat. @Jokowi,” ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.
“[PPKM] ini tidak efektif, kita harus ngomong apa adanya. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi Covidnya tetap naik,” kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
“Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
