Di Tengah Sulitnya Pengelolaan Keuangan Saat Pandemi Covid-19, Pemkab Karanganyar Sabet Penghargaan WTP yang ke Tujuh Kalinya

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM -Di tengah situasi dan kondisi  sulitnya mengelola keuangan pada pandemi Covid-19, Pemkab Karanganyar, Jateng kembali meraih penghargaan berupa Predikat Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP)  ke-7 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  Jumat (30/4/2021).

Penghargaan tersebut membuktikan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kinerja dan  tata kelola keuangan pemerintahan di Karanganyar  yang kredibel.

Tak hanya itu, dengan menyabet prestasi WTP berulang-ulang sangat diperlukan guna meraih peningkatan Dana Transfer terutama sektor Dana Insentif Daerah (DID) yang notabene sangat diperlukan pada penetapan anggaran APBD.

Diketahui  pada penetapan APBD Tahun 2020 sebesar Rp 76.829 miliar, dan pada saat perubahan APBD 2020 naik menjadi Rp 83.241 miliar.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo  mengatakan,  pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja Bupati Karanganyar beserta Organisasi Perangkat Daerah yang telah bekerja optimal mengelola keuangan daerah.

“Luar biasa kinerja eksekutif Bupati berserta jajarannya, di mana di tengah pandemi Covid-19 dan minimnya anggaran karena refokusing, Pemkab Karanganyar masih mendapat penghargaan WTP,” ungkap Bagus Selo kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Minggu (2/5/2021).

Bagus Selo yang juga Ketua DPC PDIP Karanganyar itu menjelaskan, objek penilainnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang mana opini BPK menyimpulkan pada posisi tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu Bagus Selo berharap dengan penghargaan  WTP ke-7 tersebut dapat mendorong motivasi kinerja Pemkab Karanganyar untuk lebih baik lagi dan setidaknya tahun depan bisa kembali meraih WTP yang ke-8 kalinya.

“Harapan kami, ke depan bukan hanya menerima WTP penghargaan saja melainkan WTP yang bersih,” ujarnya.

Bagus Selo mengatakan, terdapat empat kriteria penilaian yakni pertama, berdasarkan kesesuai standar akutansi pemerintahan, kedua kecukupan pengungkapan. Adapun yang ketiga kepatuhan peraturan perundang undangan dan keempat efektifitas sistem pengendalian internal.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Karanganyar, Kurniadi Maulato MSi mengatakan penghargaan WTP itu menjelaskan posisi tingkat kepercayaan pusat terhadap manajerial tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Sebab secara psikologis kepercayaan yang diwujudkan dalam penghargaan berupa WTP itu merupakan ruh keberhasilan kinerja tata kelola keuangan daerah.

“Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika pemerintah pusat sudah tidak percaya dengan manajerial tata keuangan daerah Karanganyar,” ungkapnya.

Untuk itu Kurniadi merasa bersyukur dengan kekompakan antar OPD dibawah komanda Bupati Karanganyar Juliyatmono dengan sistem kepemimpinannya akhirnya Kabupaten Karanganyar selalu mendominasi penghargaan WTP.

“Secara detail banyak sekali variabel penilaian tersebut dan berbasis keuangan. Namun substansinya adalah dengan menyabet WTP ke-7 ini menunjukkan potret fakta makin meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pengelolaan keuangan  oleh Pemkab Karanganyar,” tandasnya. Beni Indra