JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS – Kepala Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi I DPR RI, Sugiono, membantah soal kabar pemanggilan paksa terhadap Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Untuk diketahui, sebelumnya politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon menyebut wacana pemanggilan paksa buat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Namun, Sugiono membantah wacana tersebut. Ia mengatakan pernyataan Effendi soal panggil paksa Menhan tidak mewakili pandangan Komisi I DPR pada umumnya.
“Kemitraan Komisi I dengan para mitra kerjanya saya nilai cukup harmonis. Tidak ada itu paksa-memaksa. Pandangan Pak Effendi saya kira tidak mewakili pandangan Komisi I pada umumnya,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).
Menurut Sugiono, Komisi I DPR menyadari bahwa dinamika agenda masing-masing pihak cukup tinggi, baik DPR maupun pemerintah.
Pada Senin kemarin, kata dia, DPR juga mengagendakan rapat paripurna yang undangannya baru disampaikan pada Minggu, atau sehari sebelumnya.
Sugiono berujar dinamika agenda yang cukup tinggi ini membuat semua pihak mesti saling menyesuaikan. Di sisi lain, kata dia, Menhan Prabowo memiliki jadwal rapat terbatas di Istana Presiden pada siang harinya.
“Sementara dari awal sudah ada konfirmasi bahwa beliau akan hadir pada rapat tanggal 2 Juni,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon sebelumnya mempertanyakan ketidakhadiran Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR pada Senin siang, 31 Mei 2021.
Sebab, salah satu agendanya membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024.
“Kami hampir setahun tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini. Mohon maaf, dengan segala hormat, ini adalah masalah negara yang harus dibahas,” kata Effendi di kompleks DPR, Jakarta.
Effendi mengkritik alasan Menhan Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memilih rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo namun tidak hadir dalam rapat Komisi I DPR.
Ia mengaku heran mengapa Menhan tidak bisa izin kepada Presiden Jokowi agar bisa hadir dalam rapat di DPR.
Effendi menilai kehadiran Prabowo sangat penting karena Komisi I akan mengambil keputusan politik terkait dengan isu pertahanan yang akan dibahas dalam rapat tersebut.
Effendi bahkan sampai mengusulkan pemanggilan paksa jika Prabowo tidak juga hadir pada rapat kerja yang telah dijadwalkan pada Rabu (2/6/2021).
“Apa perlu kami panggil paksa. Kami memang punya ketentuan memanggil paksa, DPR bisa panggil paksa. Kami hampir setahun tidak bertemu dengan Menhan di sini,” katanya.
