JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Ini Reaksi Beberapa Tokoh Atas Munculnya Kelompok Jokowi-Prabowo 2024

Ekspresi Presiden Joko Widodo (kanan) saat bersalaman dengan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2019. Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden via tempo.co
   

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Kemunculan kelompok relawan Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024 ternyata menimbulkan reaksi meluas dan berkelanjutan.

Diketahui, kelompok tersebut berupaya mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju di Pemilihan Presiden 2024 dan berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Menurut mereka, alasan menggaungkan pasangan JokPro 2024 adalah bisa mencegah polarisasi di masyarakat seperti pada Pilpres 2019.

Kendati demikian, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Jokowi menolak wacana tersebut.

Menurut Fadjroel, Presiden akan tetap memegang teguh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden.

Sontak, isu wacana presiden 3 periode pun kembali muncul ke publik dan menuai berbagai respons dari tokoh politik.

Mayoritas dari mereka menolak adanya wacana tersebut dan sepakat dengan pendapat Presiden Jokowi.

Siapa saja tokoh yang menolak wacana Presiden tiga periode tersebut, berikut rangkumannya.

1. Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut berpendapat mengenai wacana ini.

Secara pribadi, Mahfud sepakat, aturan yang membatasi jabatan presiden dua periode sudah tepat.

Untuk itu, ia dengan tegas menolak wacana masa jabatan Presiden 3 Periode.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam akun Twitter pribadi-nya, @mohmahfudmd pada Senin (21/6/2021).

Awalnya, Mahfud disebut (di-mention) oleh seorang warganet mengenai kekhawatirannya tentang wacana Presiden 3 Periode.

Menanggapi hal itu, Mahfud mengaku kurang tepat jika wacana tersebut ditujukan kepadanya. Sebab, saat ini Mahfud bukan seorang anggota parpol maupun MPR yang memiliki kewenangan terkait hal itu.

Kendati demikian, Mahfud menolak adanya wacana tersebut.

Baca Juga :  Pertemuan Prabowo-Surya Paloh Sinyal Hak Angket Bakal Layu Sebelum Berkembang

“Kurang tepat di-mention kepada saya. Sebab saya bukan anggota Parpol atau MPR. 2 atau 3 periode arenanya ada di parpol dan MPR.

Tapi secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal 2 periode saja.

“Adanya konstitusi itu, antara lain, untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya,” kata Mahfud, Senin (21/6/2021).

2. Anwar Abbas

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga ikut berpendapat soal wacana Presiden 3 Periode.

Menurut Anwar, hal tersebut sah-sah saja sebab apa yang mereka rencanakan dilindungi Undang-Undang dan konstitusi.

“Kalau organisasi yang mereka dirikan itu bertujuan untuk menjadikan jokowi menjadi presiden bagi masa jabatannya yang ketiga ya sah-sah saja.”

“Cuma sudah jelas hal itu pasti akan berbenturan dengan ketentuan yang ada,” kata Anwar dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Selasa (22/6/2021).

Anwar menyebut, mereka harus berjuang untuk mengubah peraturan yang ada.

Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Anwar Abbas saat ditemui di Kantor Pusat MUI.

“Untuk mengubahnya tentu ada jalan yang bisa ditempuh, yaitu harus melalui DPR. Dan kalau DPR bersama pemerintah menyetujuinya dan rakyat menerimanya sehingga peraturan yang baru mengizinkannya.”

“Maka mereka tentu akan bisa mendorong Jokowi dan Prabowo untuk menjadi capres dan cawapres tahun 2024 yang akan datang,” lanjutnya.

Membayangkan hal itu, Anwar heran mengapa ada orang-orang semacam ini.

“Yang akan membuat saya heran dan terheran-heran tentu dengan para pimpinan partai politik dan anggota-anggotanya, kok mereka seperti tidak tahu sejarah dan tidak mau berkaca dengan sejarah yang ada?”

Baca Juga :  Usai TPN Ganjar-Mahfud Daftarkan Gugatan ke MK, PDIP Pastikan Bakal Menggulirkan Hak Angket di DPR

“Bukankah sudah ada adagium yang sangat terkenal yaitu: power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely,” katanya.

Jadi kalau hal ini dapat terwujud, Anwar mengaku hanya bisa mengurut dada.

“Kasihan sekali saya dengan bangsa saya ini penduduknya banyak yang lulusan perguruan tinggi tapi kok pandangannya picik dan dangkal sekali,” lanjut Anwar.

3. Relawan PROJO

Wakil Ketua Umum DPP PROJO Freddy Alex Damanik ikut berpendapat mengenai wacana Presiden 3 Periode.

Menurut Freddy, wacana presiden tiga periode sendiri sangat bergantung kepada MPR apakah mau mengubah UUD 1945.

Ia pun menilai perjuangan untuk mengubah UUD 1945 tersebut masih jauh.

“Nah kalau sudah MPR, berarti kan kembali ke partai lagi ditambah DPD, tapi dalam hal menaikkan wacana publik untuk presiden tiga periode sih, menurut saya perjuangan masih jauh lah,” ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/6/2021).

Freddy juga menegaskan, pihaknya tidak terlibat dan tidak bergabung dengan komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024.

“PROJO tidak kenal dan tidak gabung dengan komunitas Jokowi-Prabowo 2024,” ujarnya.

Namun, terkait hal itu, Freddy menilai sah-sah saja ketika relawan Jokpro meluncurkan komunitas tersebut, sebab Indonesia adalah negara demokrasi.

“Namanya juga negara demokrasi, jadi setiap orang atau kelompok sah-sah saja untuk mengekspresikan pemikiran maupun tindakannya,” kata Freddy Damanik.

“Mereka (komunitas Jokpro) itu kan masyarakat sipil yang sedang menunjukkan cara berpikir mereka tentang Presiden tiga periode dan mengaktualisasikannya melalui komunitas Jokowi Prabowo, namanya juga berjuang mewujudkan pemikirannya, ya boleh boleh sajalah,” imbuhnya.

www.tribunnews.com

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com