SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah melakukan dua tindakan cepat untuk merespon laju penularan Covid-19, yakni dengan penguatan/penebalan PPKM Mikro dan program percepatan vaksinasi.
Dua tindakan tersebut sangat layak dilakukan, karena menurut data, sampai dengan bulan Juni, tingkat kasus aktif di Indonesia tercatat sebesar 7,6 persen, melebihi angka global sebesar 6,5 persen.
Demikian diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia mengatakan, percepatan vaksinasi di Indonesia memperoleh progres yang cukup signifikan.
“Buktinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang terbanyak dalam penyuntikan vaksin yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin,” papar Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Airlangga mencontohkan, Indonesia berada di peringkat 13, di atas Rusia, Kanada dan Jepang dalam hal merealisasikan penyuntikan vaksin Covid-19, yakni sebanyak 35,93 juta dosis.
Dengan progres tersebut, otomatis target pencapaian herd immunity bakal dapat dicapai. Menurut data, sampai dengan 17 Juni 2021 saja, vaksinasi telah mencapai 715.000 dosis per hari, dan itu akan terus diakselerasi menuju satu juta dosis per hari di awal Juli 2021 nanti.
Airlangga mewanti-wanti, bahwa kepatuhan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan selalu menjadi kunci dalam menangani pandemi.
“Perjuangan melawan pandemi ini belum usai, butuh kesadaran dan upaya kolektif dari kita semua agar pandemi ini cepat usai,” ujarnya.
Dua di antara berbagai sektor yang terpukul akibat pandemi Covid-19 adalah sektor kesehatan dan ekonomi.
Terkait dengan kondisi ekonomi di tengah terpaan pandemi ini, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut hingga pertengahan Q2-2021.
Untungnya, indeks keyakinan konsumen terus meningkat ke level optimis di 104,4 pada bulan Mei 2021. Penjualan ritel juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,6% (YoY) di bulan April 2021 dan diproyeksikan akan tetap tumbuh positif sebesar 12,9% (YoY) di bulan Mei 2021.
Sejalan dengan itu, Indeks PMI Manufaktur juga meningkat ke level tertinggi, yakni 55,3 di bulan Mei 2021.
Sementara itu, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus didorong di tahun 2021 sebagai stimulus perekonomian jangka pendek.
Melalui program PEN, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan mulai dapat dikurangi.
“Sementara dalam jangka panjang, Indonesia perlu melakukan reformasi struktural untuk keluar dari Middle-Income Trap,” jelas Airlangga.
Airlangga mengatakan, sasaran tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan UU Cipta Kerja dan fokus dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Berdasarkan laporan World Bank, Human Capital Index 2020 Indonesia berada di peringkat ke-enam di Asia Tenggara.
“Pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM sebagai kunci pemulihan ekonomi dari pandemi dan untuk memajukan Indonesia di era transformasi digital,” ujar Menko Airlangga.
Transformasi Teknologi Digital
Menko Airlangga menyampaikan, digitalisasi merupakan salah satu “kendaraan” untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi baru yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Terkait dengan hal itu, pemerintah bekerja sama dengan swasta membantu seluruh pihak (usaha mikro kecil) untuk on boarding dan melakukan servisifikasi.
Upaya tersebut menurut Airlangga, dipercaya bakal mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor.
“Diharapkan dengan melakukan on boarding dan servisifikasi, Indonesia dapat keluar dari middle income trap lebih cepat, yaitu pada tahun 2037,” lanjutnya.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Airlangga mengatakan, pemerintah berencana membangun infrastruktur digital dengan perluasan 4G di seluruh desa yang belum terjangkau 4G.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun pusat data nasional di beberapa wilayah, dan merencanakan spectrum refarming secara bertahap dan piloting implementasi terbatas 5G.
Menko Airlangga menyampaikan dukungan terhadap peningkatan daya saing dan ekonomi digital.
“Kolaborasi serta sinergi dari seluruh stakeholders sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung ekosistem tersebut,” pungkasnya. Suhamdani