JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Pengacara 6 Pendekar PSHT Tersangka Perusakan di Karanganyar Tuding Ada Kejanggalan Pasal. Tuntut Perpanjangan Penahanan Dibatalkan, Ancam Praperadilan

Ilustrasi keadilan hukum


KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM
Tim penasehat hukum 6 pendekar PSHT tersangka kasus perusakan dan penganiayaan yang terjadi di Dusun Dersono, Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang memprotes upaya perpanjangan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka.

Pasalnya, mereka menilai tim penyidik Sat reskrim Polres Karanganyar telah merubah pasal untuk kepentingan perpanjangan masa penahanan.

Hal tersebut dikatakan Dwi Prastyo Wibowo dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PSHT kepada sejumlah wartawan Senin (19/07/2021).

Kepada wartawan, ia menyampaikan enam orang tersangka kliennya tersebut awalnya dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan perusakan dengan ancaman 5 tahun penjara.

Advertisement
Baca Juga :  Hati-hati,  Polres Karanganyar Bakal Bersikap Tegas Terhadap Pelaku Balap Liar dan Knalpot Brong

Sejauh ini, enam kliennya telah ditahan selam 20 hari dan diperpanjang selama 40 hari.

Hanya saja, ia menyebut pada tanggal 14 Juli melalui penetapan Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar, tim penyidik mengajukan perpanjangan penahanan.

Ancam Pra Peradilan

Penahanan diperpanjang dari tanggal 19 Juli sampai 17 Agustus 2021. Menurutnya perpanjangan berdasarkan pasal 29 ayat 1 huruf b ayat 2 dan ayat 3 huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa boleh diperpanjang berdasarkan penetapan PN dengan ancaman 9 tahun atau lebih.

“Ada prosedur yang dilanggar oleh penyidik Polres Karanganyar yang tidak sesuai dan melanggar hak azasi manusia. Menurut kami, Polres telah melakukan abuse of power atau kesewenang-wenangan terhadap klien kami dengan merubah ancaman dari pasal 170 dan 406 KUHP dengan ancaman 2 tahun dirubah dengan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Ini tidak betul,” paparnya.

Baca Juga :  UNS Launching Komunitas Masyarakat Peduli Api Singo Serang Hutan Bromo Karanganyar

Terhadap perubahan pasal tersebut, ia menilai bahwa perpanjangan penahanan itu seharusnya batal demi hukum. Hal itu juga menunjukkan bahwa penyidik tidak konsisten dalam penerapan pasal.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua