Site icon JOGLOSEMAR NEWS

Menko Airlangga: Bantuan Perlinsos Telah Terelisasikan untuk 28,8 Juta Keluarga

Airlangga Hartarto / Istimewa

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sudah tentu akan memunculkan dampak ekonomi bagi warga masyarakat.

Oleh karena itu, untuk membantu masyarakat, Pemerintah mengimbangi kebijakan PPKM tersebut dengan menggulirkan program perlindungan sosial (Perlinsos) bagi masyarakat.

Lantas, bagaimana realisasi program Perlinsos tersebut di tengah masyarakat? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bantuan tersebut sudah seluruhnya tersalurkan sesuai target 28,8 juta keluarga.

Menko Airlangga menjelaskan, penyaluran tahap pertama dilakukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20 juta keluarga.

Kemudian pada tahap kedua, disalurkan kepada KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Non PKH dan sudah diterima oleh seluruh target KPM, yaitu 8,8 juta keluarga.

Untuk Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (BSU) tahun 2021 telah tersalurkan kepada 2,09 penerima.

“Bantuan subsidi upah, ini Rp 1 juta per pekerja, proses DIPA sudah selesai dan telah dicairkan kepada 2,09 juta pekerja,” terang Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Kemudian, lanjut Airlngga, untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) realisasinya  per 11 Agustus 2021 mencapai Rp 14,21 triliun, yang diterima oleh 11,84 juta pelaku usaha mikro atau 92,52 persen dari total anggaran Rp 15,36 triliun.

Selanjutnya untuk Program Prakerja, Kartu Prakerja Batch 19 telah dibuka pada periode 26 hingga 29 Agustus.

Dalam hal ini, Menko Perekonomian juga memaparkan mengenai realisasi dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 340,84 triliun atau 45,8 persen dari pagu.

Realisasi tersebut terdiri dari anggaran di sektor kesehatan yang telah terealisasi sebesar Rp 80,48 triliun atau 37,4 persen, Perlinsos Rp 102,69 triliun (55 persen), dukungan UMKM Rp 48,02 triliun (29,6 persen), program prioritas Rp 52,90 triliun (44,9 persen), serta insentif usaha sebesar Rp 56,76 triliun (90,3 persen).  Suhamdani

 

 

 

====

Seiring dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah juga terus menggulirkan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers PPKM, Senin (30/08/2021) malam secara virtual, secara rinci memaparkan realisasi dari program perlinsos tersebut. “Program Bantuan Beras 10 Kilogram sudah seluruhnya tersalurkan sesuai dengan target 28,8 juta keluarga,” ungkap Airlangga.

Menko Airlangga menjelaskan, penyaluran tahap pertama dilakukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20 juta keluarga.

Kemudian pada tahap kedua, disalurkan kepada KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Non PKH dan sudah diterima oleh seluruh target KPM, yaitu 8,8 juta keluarga.

Untuk Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (BSU) tahun 2021 telah tersalurkan kepada 2,09 penerima.

“Bantuan subsidi upah, ini Rp 1 juta per pekerja, proses DIPA sudah selesai dan telah dicairkan kepada 2,09 juta pekerja,” terang Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Kemudian, lanjut Airlngga, untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) realisasinya  per 11 Agustus 2021 mencapai Rp 14,21 triliun, yang diterima oleh 11,84 juta pelaku usaha mikro atau 92,52 persen dari total anggaran Rp 15,36 triliun.

Selanjutnya untuk Program Prakerja, Kartu Prakerja Batch 19 telah dibuka pada periode 26 hingga 29 Agustus.

Dalam hal ini, Menko Perekonomian juga memaparkan mengenai realisasi dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp 340,84 triliun atau 45,8 persen dari pagu.

Realisasi tersebut terdiri dari anggaran di sektor kesehatan yang telah terealisasi sebesar Rp 80,48 triliun atau 37,4 persen, Perlinsos Rp 102,69 triliun (55 persen), dukungan UMKM Rp 48,02 triliun (29,6 persen), program prioritas Rp 52,90 triliun (44,9 persen), serta insentif usaha sebesar Rp 56,76 triliun (90,3 persen).  Suhamdani

Exit mobile version