Menko Airlangga: Pemerintah Perkuat Sektor Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pandemi Covid-19 menjadi tekan berat di sektor kesehatan dan ekonomi. Karena itu, kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah harus mengutamakan keseimbangan antara dua sektor tersebut jika tak ingin bangsa menjadi terpuruk.

Sejauh ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani Covid-19 dan dampaknya, sudah sejalan dengan rel yang benar (on the track).

Salah satu buktinya, pada awal tahun 2021, optimisme pemulihan ekonomi Indonesia mulai muncul seiring dengan realisasi pertumbuhan pada Q1-2021 yang tercatat -0,74% (yoy).

Hal itu dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagaimana dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Kondisi tersebut, menurut Airlangga,  terhitung membaik dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Tentu saja, hal itu tidak lepas  dari strategi dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kesehatan.

Dari sisi lapangan usaha, tercatat 64,56% ekonomi Indonesia berasal dari sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Demikian pula, sektor pertanian tetap tangguh dengan nilai pertumbuhan positif selama pandemi tahun 2020- 2021. PDB sektor pertanian tahun 2020 tercatat sebesar 1,75% dan Triwulan I 2021 sebesar 2,95%.

Meski demikian, ujar Menko Airlangga, berbagai tantangan muncul akibat pandemi Covid-19. Sepertki kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan ketahanan pangan. Persoalan-persoalan tersebut perlu diantisipasi dengan cermat.

Meski demikian, demikian Airlangga, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut berupa pembangunan Food Estate, Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor, dan  Program Peremajaan Sawit Rakyat.

“Program-program di sektor pertanian terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Airlangga dalam sambutannya di acara Webinar yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia dan Himpunan Alumni IPB dengan bertajuk “Food and Agriculture Summit 2021, Stand Together Facing Food Crisis” pada Selasa (3/8/2021).

Berbagai pembatasan selama pandemi dan peringatan dini FAO tentang krisis pangan, menurut Airlangga, telah meningkatkan awareness akan pentingnya ketahanan pangan pada jangka panjang.

Airlangga menjelaskan, dalam rangka penguatan sistem pangan nasional, Presiden telah memprakarsai proyek jangka panjang food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Pengembangan food estate dilaksanakan berbasis korporasi agar petani yang berkelompok baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan akan lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.

Model korporasi bagi petani maupun nelayan akan menjadikan proses bisnis semakin modern dari hulu ke hilir secara utuh. Dari hulu seperti pencanangan One Village One Product atau One Pesantren One Product.

Dalam tahap pengolahannya seperti pendampingan penerapan teknologi, sertifikasi. Hingga hilirnya seperti pembangunan sistem logistik terpadu serta cold storage, akan membuat petani mendapatkan hasil yang optimal baik on farm maupun off farm.

Di sisi lain, Program Kemitraan Hortikultura Berorientasi Ekspor telah terbukti meningkatkan pendapatan petani. Dengan model tersebut terdapat peran perusahaan mitra yang menjadi off-taker sekaligus menyediakan bibit unggul, pendampingan, hingga pengepakan yang menarik.

 

Pemerintah memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan ekspor sehingga daya saing ekspor produk hortikultura menjadi meningkat berkali lipat. Terlebih lagi, Indonesia memiliki banyak komoditas exotic fruit yang tidak dimiliki negara lain, dan sekarang demand ekspornya sedang mengalami peningkatan.

Sementara itu dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat, Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan. Target PSR 2021 seluas 180.000 ha berpotensi dapat menyerap tenaga kerja petani swadaya 2,6 juta orang dan pekerja non pekebun 4,3 juta orang.

“Dari sisi kemudahan pembiayaan, Pemerintah telah memberikan kemudahan pembiayaan dalam skema KUR Klaster,” ujar Menko Airlangga. Suhamdani