JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Mensos Wacanakan BPNT Dicairkan Tunai, Bupati Sragen: Kami Sendika Dawuh!

Berbeda jika disalurkan dalam bentuk barang seperti saat ini, menurutnya lebih rawan celah penyimpangan baik dari sisi kualitas maupun volumenya.

Terutama komoditas ketiga yang bisa berubah-ubah tanpa ada parameter jelas.

Kemudian nominal harga paket sembako yang diterima juga diyakini tidak mungkin pas Rp 200.000 karena harga satuan atau kiloan sembako tidak akan mungkin bulat.

“Masak uang Rp 200.000 pas dan habis terus. Mesti kan ada gencelannya tapi kenapa kok pasti digesek habis. Tadi Bu Menteri (Mensos) kan juga bilang begitu. Nggak mungkin Rp 200.000 itu pas, mesti ada gencelannya. Nah, pertanyannya gencelannya itu kemana. Makanya biar lebih mudah dan nggak ada suudzon, baiknya tunai saja,” terangnya.

Paryono menilai bantuan sosial berupa sembako juga rentan terjadinya penyelewengan pengadaan. Penyaluran sembako hanya akan menjadi ajang pemodal besar untuk mendapatkan keuntungan di tengah krisis pandemi.

“Penyaluran sembako tentunya akan melewati proses pengadaan lewat tender yang pasti akan dimenangkan oleh para kontraktor besar,” urainya.

Baca Juga :  Kasus Mafia Tanah Aset Pemkab Sragen, 2 Bidang Sawah Senilai Miliaran di Karangtengah Sementara Dilockdown

Lebih lanjut, Paryono menambahkan perubahan penyaluran tunai itu juga selaras dengan wacana Mensos yang membaca adanya potensi penyimpangan BPNT.

Meski demikian, untuk merubah sistem ke tunai itu memang harus berkoordinasi dengan Menko karena harus mengubah Peraturan Presiden (Perpres).

“Tadi Bu Menteri kan juga sudah ada arah ke situ. Bahkan akan menggandeng BPKP. Kalau kita hanya memberikan pengawasan saja. Tapi masyarakat lebih senang jika diberikan tunai karena bisa sesuai kebutuhan,” tandasnya.

Pembagian bantuan uang tunai, diharapkan juga akan berpengaruh pada perekonomian di daerah karena masyarakat memiliki daya beli.

Kantong Korupsi

Legislator asal Karanganyar itu kemudian mencoba menggambarkan rincian harga paket sembako yang diterima KPM.

Beras 15 kilogram dengan kualitas premium, harganya pun tidak mungkin akan pas perkilo misalnya Rp 8.700 atau Rp 8 800. Kemudian kualitas berasnya pun juga bisa jadi beras medium namun dilakukan premium.

Baca Juga :  Banjir Juga Landa Mojo Sragen, 209 Genting Rusak hingga Talud Jembatan Penghubung di Kebonromo Ambrol

Lantas harga telur, jika dihitung satuan atau kiloan, juga tidak mungkin angkanya akan bulat. Yang paling rawan, menurutnya adalah komoditas ketiga yang bisa digonta-ganti dan itu sangat rentan terjadi penyimpangan.

“Harusnya Rp 20.000 hanya dikasih kubis, sawi, wortel. Karena komoditas ketiga ini ada keleluasaan Buk. Ini kantong-kantong korupsi ini,” ujarnya tegas.

Paryono bahkan blak-blakan, bisa jadi ada paket sembako BPNT yang dibagikan jika dinilai total kemungkinan hanya Rp 140.000 atau Rp 150.000.

Kondisi KPM penerima yang dalam posisi tak berdaya dan cenderung diam, membuat celah penyimpangan itu makin leluasa.

“Hanya Rp 140.000 mungkin nilai sembako yang diberikan. Karena KPM nggak mungkin berani protes kalau protes diancam dicorek (dicoret),” imbuhnya. Wardoyo

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua