JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Daftar Aksi Tipu-tipu untuk Mendapatkan BPUM Maupun Bantuan Tunai Pemerintah, Ada Produk yang Sama Namun Digunakan Beberapa Pemohon

Tentu saja permohonan semacam ini tidak bisa ditindaklanjuti. Lebih lanjut Wahyu mengatakan, ada sejumlah permohonan lain yang juga tidak diusulkan lainnya. Misal karena surat keterangan usaha (SKU) tidak ditandatangani langsung oleh Kepala Desa atau Lurah sebagai syarat permohonan.

“Itu yang tidak kita usulkan, soalnya meragukan. Kasihan yang benar-benar punya usaha. Tidak semua berkas kita usulkan karena kita temukan fakta ini. Kita temukan di tahun ini,” beber dia.

Sementara itu, dalam pengajuan bantuan BPUM itu pemohon harus meminta SKU terlebih dahulu dari desa atau kelurahan. Dasar penerbitan SKU adalah foto usaha masing-masing pemohon.

Baca Juga :  Wonogiri Target Entaskan RTLH Pada 2024, Saat ini Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Capai 14 Ribu Unit

Saat ini ada belasan ribu usulan. Sedangkan yang sudah diverifikasi dan memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan dari pusat sejumlah Rp 1.200.000.

Pihak dinas sendiri menyebut tidak mengetahui dan tidak mau berspekulasi adanya indikasi
pihak desa atau kelurahan tidak mengetahui usaha abal-abal yang dilampirkan pemohon. Intinya tugas dinas adalah melakukan verifikasi data pemohon bantuan BPUM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan bantuan BPUM Nomor 03 Tahun 2021 dari Kementerian KUKM.

Pihaknya berharap, masyarakat bisa menyadari bahwa sasaran bantuan itu adalah bagi mereka yang memenuhi syarat. Misalnya mereka yang memiliki usaha sebelum pandemi dan masih aktif sampai saat ini. Bantuan itu bukan ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga :  Longsor di Dusun Sabuk Desa Gunungsari Kecamatan Jatisrono Wonogiri, Aliran Irigasi 10 Hektare Tertimbun Material Tanah

“Tujuan bantuan BPUM ini agar penerima bisa menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi. Jadi misal daya beli masyarakat berkurang dia masih bisa eksis, harapannya seperti itu,” kata dia.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo pada Senin (13/9) lalu juga sempat mewanti-wanti para Kepala Desa untuk berhati-hati dalam mengeluarkan SKU sebagai syarat bantuan BPUM. Dia tidak mau kewenangan itu menimbulkan potensi masalah karena lemahnya verifikasi di lapangan. Aris

Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua