JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Guru Honorer di Sragen dan Karanganyar Rame-Rame Curhat DPR RI, Berharap Afirmasi untuk Lolos PPPK. Agustina: Minggu Ini Dibahas Semoga Ada Kabar Baik!

Agustina Wiludjeng Pramestuti. Foto/Istimewa
   

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau P3K bagi guru honorer, menyisakan cerita pilu.

Tingginya passing grade serta materi ujian yang dinilai tidak relevan, membuat banyak honorer gagal mencapai passing grade.

Mereka pun berharap ada kebijakan tambahan nilai afirmasi dan dispensasi lain agar bisa lulus seleksi.

Keluhan itu dilontarkan sebagian besar honorer yang berusia di atas 40 tahun. Padahal mayoritas sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan honor jauh dari kata layak.

“Iya, kami mendapat banyak sekali pengaduan, baik sebagai pribadi, partai maupun di komisi soal seleksi PPPK dari guru honorer,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (20/9/2021).

Tangkapan layar unggahan foto guru honorer berusia tua kesulitan mengerjakan tes PPPK. Foto/Wardoyo

Legislator Dapil Jateng IV itu menguraikan sebagian besar guru honorer itu mengeluhkan karena tidak mendapat perhatian terutama honor yang minim.

Kemudian pengabdian belasan hingga puluhan tahun yang mereka jalani tidak segera memberikan kejelasan nasib lantaran tak segera diangkat menjadi pegawai negeri atau pegawai tetap.

Lantas, pada seleksi PPPK kali ini, banyak honorer berusia tua yang mengadu materi ujian terlalu sulit dan tidak relevan sehingga gagal mencapai passing grade.

“Kegagalan untuk bisa lolos passing grade dan seleksi, membuat mereka ingin mendapatkan afirmasi tambahan dari masa pengabdian atau karena telah memiliki sertifikasi. Namun setelah tes dan tetap tidak memenuhi passing grade, para guru honorer ini meminta tambahan nilai afirmasi. Keluhan lain soal-soal tesnya terlalu sulit,” jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.

Baca Juga :  Prestasi Gemilang Bintang Lima dan Terbaik TOP BUMD Awards 2024: Inilah Bukti Keunggulan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen

Rapat Koordinasi

Menurutnya, keluhan itu tidak hanya terjadi di Sragen dan Karanganyar. Namun hampir menyeluruh di semua daerah.

Karenanya, panitia kerja (Panja) di DPR RI dan komisinya sudah berinisiatif untuk mengagendakan rapat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Dirjen GTK. Rapat itu digelar pekan ini.

“Hal ini sudah diperjuangkan oleh Panja kita. Minggu ini kita agendakan rapat dengan BKN dan Dirjen GTK. Semoga ada titik terang dan kabar baik,” jelasnya.

Agustina Wiludjeng Pramestuti. Foto/Wardoyo

Agustina menguraikan rapat dipandang penting untuk mencari solusi terbaik dari persoalan itu dari kedua belah pihak. Dalam rapat nanti, akan didengarkan bagaimana dari sisi pemerintah.

Pihaknya berharap ada titik temu dan solusi terbaik yang bisa mengakomodir kepentingan para guru honorer. Sebab realitanya mayoritas honorer itu memang sudah memiliki pengabdian yang cukup lama.

“Aduan itu kan dari sisi para guru honorer. Saat rapat nanti kita dengarkan dari sisi pemerintah. Semoga ada titik temu untuk menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.

Baca Juga :  Paguyuban Sahabat Dangkel Bagikan Paket Sembako di Bulan Ramadhan 1445 H Untuk Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu Hingga Anak Yatim di Sragen, Kades Purwosuman: Paguyuban Yang Kompak dan Solid Membantu Warga

Turunkan Passing Grade

Senada, Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dan koordinasi dengan kepala dinas pendidikan terkait persoalan itu.

Ia berharap Kadinas bisa mengusulkan ke provinsi dan kementerian untuk menurunkan passing grade kelulusan PPPK bagi guru honorer.

Hal itu diperlukan untuk membantu para guru honorer agar bisa memenuhi passing grade dan lolos menjadi PPPK.

Sugiyamto. Foto/Wardoyo

Ia berharap pemerintah bisa lebih bijak mengakomodasi guru honorer lantaran mayoritas sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun meski minim kesejahteraan.

“Sehingga apa yang dibutuhkan sekolah di Sragen ini bisa terakomodir. Karena sangat bahaya sekali kalau sampai passing grade tidak diturunkan dan banyak yang nggak lulus. Sekarang kondisinya SD-SD guru PNS-nya hanya tinggal satu dua. Bayangkan kalau sampai para guru honorer itu putus asa lalu mogok seminggu saja. Bisa bubar, ini persoalan yang serius dan pemerintah harus segera merespon. Intinya Kementerian harus menurunkan passing grade dan memberi afirmasi agar teman-teman guru honorer itu bisa diakomodir,” jelasnya. Wardoyo

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com