SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM —Tokoh Mega Bintang, Mudrick M Sangidoe menyesalkan langkah aparat keamanan yang suka main tangkap terhadap pengunjuk rasa Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk pengunjuk rasa di Universitas Sebelas Maret (UNS) saat kedatangan Jokowi di kampus tersebut, Senin (13/9/2021) kemarin.
“Itu tindakan lebay. Pihak Rektorat UNS dan aparat kepolisian berlebihan menangkap mahasiswa yang berunjuk rasa membentangkan poster,” ungkap Mudrick, Selasa (14/9/2021).
Menurut Mudrick, wajar jika mahasiswa melalui poster itu meminta Presiden Jokowi membenahi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena KPK sekarang memang harus dibenahi dan tidak dipercaya masyarakat.
Dia justru mengapresiasi 10 mahasiswa UNS Solo yang menyampaikan kritik terhadap KPK menggunakan poster saat Presiden Jokowi ke kampus UNS. Poster tersebut bertuliskan “Pak Jokowi Tolong Benahi KPK”.
“Kita harusnya menghargai dan memberikan apresiasi kepada para mahasiswa itu yang masih berani memberikan masukan kepada Presiden. Kalimatnya juga tidak menyinggung SARA dan normatif. Jadi mengapa harus ditangkap,” katanya.
Mudrick memperoleh informasi bahwa para mahasiswa tersebut bersikap baik dan sopan. “Mereka saya dengar juga meminta izin dahulu ke pihak rektorat sebelum beraksi membentangkan poster di depan Kampus UNS,” katanya.
Karena itulah, Mudrick menilai aparat kepolisian over acting. “Mestinya aparat kepolisian tidak lebay dan represif dengan menangkapi para mahasiswa tersebut. Apalagi menyampaikan kritik itu kan dijamin undang-undang. Tidak melanggar hukum sepanjang isinya tidak memfitnah dan tidak menyerang pribadi seseorang,” ujar Mudrick.
Mudrick justru menilai pihak kepolisian maupun rektorat UNS Surakarta terkesan cari muka karena kebetulan Wali Kota Solo yakni Gibran Rakabuming Raka adalah putera Presiden Jokowi.
Di sisi lain, Mudrick juga mencatat apa yang dilakukan aparat kepolisian di UNS Surakarta ini adalah tambahan catatan buruk kedua di Kota Solo bagi Polresta Surakarta di bawah kepemimpinan Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.
‘Bagi Ade Sjafri Simanjuntak ini kasus kedua. Yang pertama beberapa lalu anak buahnya pernah menangkap seorang mahasiswa karena dianggap menghina Wali Kota Gibran melalui media social,” ujarnya.
Mudrick mengingatkan, Jokowi sendiri di berbagai kesempatan sering menyatakan bahwa dirinya tidak antikritik dan tidak masalah jika dikritik. “Padahal Pak Jokowi sebagai Presiden dan mantan Wali Kota Solo pasti sudah mendengar adanya kasus ini. Mengapa juga tidak bersuara,” katanya.
Selama ini, kata Mudrick, dirinya sering mengingatkan bahwa aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, harus profesional. Mereka juga harus menjadi pelindung rakyat, dan bukannya menjadi alat kekuasaan.
“Jika aparat keamanan bersikap dan bertindak represif terhadap mahasiswa maupun kalangan lain, hal itu menunjukkan rezim pemerintah sekarang paranoid terhadap kritik.
Soal penerapan protokol kesehatan, Mudrick menyatakan mendukung penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat demi penanganan Covid-19. Tapi jika penanganan dan pemberantasan Covid-19 kemudian dipakai alasan memberangus masyarakat yang kritis, termasuk mahasiswa itu namanya hanya mencari-cari alasan pembenaran. (ASA)