Terkait Kepastian Umroh untuk Jamaah Indonesia, DPD Dorong Pemerintah Lobi Arab Saudi

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah didorong untuk segera melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan kepastian ibadah umroh bagi jamaah Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Pasalnya, menurut Mahmud, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum menerima jamaah umroh asal Indonesia.

“Pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jamaah umrah Indonesia,” ujar La Nyalla sebagaimana dikutip dari republika.co, Minggu (26/9/2021).

Namun, lobi yang dilakukan perlu dibarengi dengan upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19, seperti vaksinasi.

Menurut La Nyalla, pemerintah perlu melanjutkan program vaksinasi terutama bagi calon jamaah agar sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Arab Saudi.

“Di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes juga harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia. Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana,” kata La Nyalla.

Terkait jenis vaksin yang diberikan, La Nyalla mengatakan bahwa hal tersebut perlu dipertimbangkan.

Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui beberapa jenis vaksin Covid-19, yakni AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna.

Sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia menerima vaksin jenis Sinovac yang saat ini belum diakui otoritas di sana.

“Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kita mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk kepentingan keberangkatan umrah,” ujar La Nyalla.

Walaupun begitu, La Nyalla menyarankan pemerintah agar tidak memaksakan pemberangkatan dengan jumlah yang terlalu tinggi.

Menurutnya, pemberangkartan jamaah dengan jumlah yang tinggi pada saat kondisi pandemi memerlukan biaya yang tinggi pula.

Ia menyarankan untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan jamaah dan perusahaan travel umroh haji terkait hal ini.

“Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok target keberangkatan umroh. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jamaah dan asosiasi travel umroh haji sebagai penyelenggara,” ujar La Nyalla. Grahita Narasetya