JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

2 Tahun Merasa Dipingpong, Pensiunan PNS di Sragen Nekat Gugat Praperadilan Kajati Jateng, Kajari dan Kapolres. Tak Terima Dianggap Tak Pernah Dilahirkan Ibunya

Kemudian pada Pasal 14 KUHAP huruf a, berbunyi menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

“Berarti kalau tidak ada tindaklanjut, bisa diduga jaksa telah melakukan penghentian penuntutan. Padahal, pada Pasal 183 KUHAP ada kewajiban dari jaksa selaku penuntut umum itu untuk menaikkan ke persidangan terhadap perkara i laporkan karena SPDP sudah berdasarkan 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP. Buktinya surat berupa putusan dan menurut konfirmasi ke penyidik sudah 13 orang saksi diperiksa. Belum lagi petunjuk yang akan kami layangkan,” jelas Sapto.

Indikasi Penyelundupan Hukum

Lebih lanjut disampaikan, gugatan ke PN Semarang itu dilakukan sebagai tindaklanjut atas gugatan serupa yang dilayangkan ke PN Sragen belum lama ini. Dalam putusannya gugatan yang diajukan kliennya belum dikabulkan.

Menurut Sapto, praperadilan diajukan untuk mencari kepastian hukum. Meski hanya disebut ibunya tidak mempunyai anak, putusan PA itu sudah membuktikan ada penyelundupan hukum dan berdampak sangat merugikan kliennya serta pihak yang berkepentingan.

“Kami tetap berterimakasih kepada Polres karena sudah ada penetapan tersangka. Tapi sangat menyayangkan bila kemudian proses penegakan hukum terhadap perkara klien kami itu tidak berlanjut. Makanya uni adalah upaya untuk meluruskan adanya keadaan hukum yang merugikan klien kami,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kepercayaan Polisi di Mata Publik Terpuruk, Kapolri Ingatkan Semua Pimpinan Tak Gengsi Temui Warga. "Dengan Siapapun Tanpa Pandang Status Sosial!"

Sapto menambahkan sebagai kuasa dan penasehat hukum, pihaknya juga akan melakukan upaya-upaya sesuai prosedur perundangan. Baik secara perdata atau pidana.

“Sidang akan dilanjutkan kembali tanggal 28 Oktober mendatang,” lanjutnya.

Kepastian Hukum 

Sementara, Sih Mulyono menambahkan meski terkesan sepele, akibat kesaksian palsu bahwa ibunya tidak memiliki anak, hal itu berdampak sangat merugikan statusnya sebagai anak.

“Karena ibu saya punya anak 6. Kalau disebutkan ibu saya tidak punya anak, kan berarti saya dan anak-anaknya tidak pernah dilahirkan dan dimatikan semua. Dan dari pengakuan pelaku itu ternyata ada aktor yang menyuruhnya bersaksi palsu. Sudah 2 tahun laporan kami nggak ada kejelasan dan malah dipingpong. Kalau kami yang sedikit paham saja laporan dibeginikan, bagaimana kalau orang awam. Kan kasihan kalau hukum nggak ada kepastian,” jelasnya.

Dikonfirmasi, Kajari Sragen Sinyo Benny Redy Ratag melalui Kasi Pidum, Wahyu Wibowo Saputro membenarkan ada gugatan praperadilan itu. Menurutnya ada tiga termohon gugatan termasuk Kajati dan Kajari.

Baca Juga :  Good Bye Corona, Pembelajaran Tatap Muka di Sragen Kini Sudah Full Semua. Jam Pelajaran SD-SMP Ditambah!

Pada sidang perdana kemarin dirinya juga hadir di PN Semarang sebagai perwakilan termohon Kajari. Sedangkan saksi dari Polres tidak bisa hadir.

Terkait materi pra peradilan yang dilayangkan pemohon, Wahyu menegaskan bahwa perkara dugaan kesaksian palsu di bawah sumpah itu, sejauh ini masih dalam status penyidikan.

Pihaknya tidak pernah menghentikan penuntutan karena status perkaranya juga belum dinyatakan P-21.

“Kami memiliki kewenangan meneliti hasil penyelidikan polisi. Kalau terpenuhi, bisa P-21 dan baru dilimpahkan. Tapi untuk perkara pemohon itu statusnya belum P-21 dan sudah kita kembalikan SPDP ke penyidik Polres. Mengenai kelayakan perkaranya silakan tanyakan ke polisi. Dan kami tidak pernah mengeluarkan SKPP (Surat ketetapan penghentian penuntutan) karena P-21 saja belum,” tandasnya.

Sementara, pihak Polres Sragen belum bisa dimintai konfirmasi. Hingga berita ini diturunkan, Kasi Humas Polres Sragen, AKP Suwarso belum merespon permintaan konfirmasi terkait gugatan praperadilan yang juga ditembuskan untuk Polres tersebut. Wardoyo

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua