JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Diduga Langgar Kode Etik, Lili Pintauli Dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Diduga melanggar kode etik, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengwas KPK.

Laporan tersebut disampaikan oleh mantan penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

Wakil Ketua KPK itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena telah berkomunikasi dengan kontestan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Darno.

“LPS (Lili Pantauli Siregar) sebagai terlapor selain terlibat dalam pengurusan perkara Tanjungbalai, juga terlibat dalam beberapa perkara lainnya, yaitu terkait dengan perkara Labuhanbatu Utara yang saat itu juga kami tangani selaku penyidiknya,” kata Novel dan Rizka dalam suratnya, Kamis (21/10/2021).

Baca Juga :  Berhasil Sukseskan Mudik dan Jaga Stabilitas Harga Pangan, Menko Airlangga Beri Apresiasi untuk TNI/Polri

Darno diduga meminta Lili Pintauli mempercepat penahanan Bupati Labura Khairuddin Syah, yang saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Khairuddin, dalam pernyataannya, pernah mengaku bahwa ia memiliki bukti-bukti pertemuan antara Lili dan Darno.

Dalam sidang etik Dewan Pengawas sebelumnya, pelapor telah diminta melengkapi bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran  Lili dalam perkara Labura.

Saksi menyerahkan beberapa bukti pendukung kepada Sekretariat Dewas dan telah mendapatkan tanda terima pada 12 Agustus 2021.

Baca Juga :  Bareskrim Blokir Rekening Isi Rp 70 Miliar dari Transaksi Investasi Bodong Robot Trading Fahrenheit. Lima Tersangka Masih Diburu

Namun dalam Putusan Dewas Nomor 5/Dewas/Etik/07/2021 tertarihk 30 Agustus 2021,  pelapor melihat tidak ada fakta pemeriksaan klarifikasi atau fakta persidangan etik perihal Lili dalam di perkara Labura.

Karenanya, pelapor menyampaikan pengaduan ini kepada Dewas Pengawas.

“Selanjutnya kami mempercayakan kepada Dewan Pengawas KPK untuk proses-proses selanjutnya demi kepentingan keberlangsungan dan keberlanjutan Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas organisasi KPK, dan Gerakan Pemberantasan Korupsi,” ujar Novel Baswedan.

www.tempo.co

Bagi Halaman