Makin Memanas, Tolak Tandatangani APBD-P, Bayu Diserang Kanan Kiri. Sugiyamto Tantang Debat Terbuka, Sekda Sebut Lihat Saja Nanti!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Perang statemen antara Wakil Ketua DPRD asal Golkar, Pujono Elli Bayu Effendi dengan anggota Fraksi PDIP, Sugiyamto buntut aksi penolakan tandatangan APBD-P 2021, terus berlanjut.

Setelah sentilan pembangkang fraksi dari Sugiyamto dibalas Bayu dengan menyebut tak pantas menyoroti fraksi lain, kali ini Sugiyamto kembali membalas dengan mengatakan bahwa kritikan yang ia lontarkan terhadap ketiga wakil ketua itu bersifat terbuka.

Menurutnya, pernyataan membangkang sikap fraksi itu ia tujukan atas sikap ketiga wakil ketua DPRD yang dinilai sangat tidak berdasar.

Sebab APBD-P sudah melalui tahapan dan semua fraksi termasuk fraksi mereka juga menerima serta menyetujui.

“Kami tidak masuk ke internal fraksi mereka, tapi kami mengkritik sikap mereka. Mereka itu hadir ke paripurna kan mewakili fraksi, bukan perorangan. Jadi sikap di paripurna itu tidak bisa diasumsikan sikap pribadi. Dan dasar kami mengkritik itu adalah pandangan fraksi. Fraksi menyetujui, mereka ikut hadir dan menyaksikan tandatangan, tapi kenapa menolak,” ujar Sugiyamto kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (1/10/2021).

Mantan Ketua DPRD Sragen itu menilai aksi boikot tandatangan itu justru menunjukkan mereka tidak memahami etika dan aturan.

Jika menolak, mestinya sikap itu ditunjukkan sejak awal paripurna. Lantas jika ketidakhadiran bupati dijadikan alasan, saat awal paripurna juga tak ada yang interupsi atau menanyakan keberadaan bupati.

“Kalau dia meragukan bupati tidak hadir, mestinya tanya di awal. Dan yang namanya bupati dan wabup itu satu paket. Meski hanya wabup yang hadir tetap sah, kecuali kalau dua-duanya tidak hadir, baru kirim surat masuk dan dibacakan di paripurna. Ini yang mestinya harus dipahami,” terangnya.

Sebaliknya, Sugiyamto membeber keaktifan Bayu di forum rapat badan anggaran (Banggar).

Menurutnya selama ini di forum rapat banggar, yang bersangkutan jarang hadir dan hampir tak pernah berbicara atau mengajukan usul apapun.

“Usul apa dia, selama ini kalau rapat Banggar jarang hadir. Seingat saya malah belum pernah bicara atau usul apapun. Itu yang harus dipahami,” tukasnya.

Debat Terbuka 

Atas kondisi itu, Sugiyamto pun siap untuk debat terbuka dan disaksikan secara umum jika ketiga wakil Ketua DPRD itu tidak terima dikritik soal etika dan aturan.

“Saya justru balik bertanya, kalau bilang hajat hidup orang banyak itu kalau mereka tandatangan APBD,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda Sragen, Tatag Prabawanto menilai sikap menolak tanda tangan ketiga wakil Ketua DPRD itu sebagai sikap politik yang salah.

Terlebih bagi PKB dan Golkar yang notabene adalah partai pengusung bupati-wabup pemimpin pemerintahan saat ini.

“Kalau mau bersikap oposisi, sebagai pengusung harusnya jadi oposisi yang loyal, proporsional dan profesional. Jangan sudah menyetujui, tapi menolak tandatangan,” katanya.

Sekda menegaskan meski bupati akhirnya membubuhkan tanda tangan elektronik (TTE), pihaknya tetap mengajukan APBD-P ke Gubernur tanpa perlu meminta tandatangan ketiga wakil itu.

Selain tidak ada aturan yang mewajibkan Bupati hadir tandatangan, semua fraksi juga sudah menyetujui dan Ketua DPRD menandatangani.

“Kecuali Ketua DPRD tidak tandatangan, itu lain cerita. Toh di tata tertib (Tatib) tidak ada ketentuan bupati harus datang menandatangani. APBN itu, Pak Presiden juga nggak perlu datang menandatangani, tapi cukup Menteri Keuangan juga sah,” jelasnya.

Tidak Berpengaruh

Ia juga menegaskan sekalipun tanpa tandatangan ketiganya, APBD-P tetap sah dan tidak ada masalah diajukan ke Gubernur.

“Nggak ada pengaruhnya mereka tidak tandatangan, tapi lihat saja nanti,” tegas Sekda.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar, Pujono Elli Bayu Effendi angkat bicara menanggapi pernyataan Sugiyamto yang menyebut wakil ketua DPRD yang menolak tandatangan APBD-P adalah pembangkang fraksi.

Bayu pun menyesalkan pernyataan Sugiyamto yang dinilainya tidak pas mengomentari fraksi lain dengan menyebut pembangkang.

“Menurut saya, pernyataan saudara Sugiyamto itu tidak pantas dan tidak pas. Dia kan dari fraksi PDIP dan kami bukan pimpinan fraksi PDIP. Kenapa mengomentari kami sebagai pembangkang fraksi. Sikap fraksi kami jelas, tidak mempermasalahkan esensi APBD-P. Cuma kami tidak akan tandatangan sebelum bupati tandatangan. Ini sikap kami, hak politik kami. Jadi nggak pantas menyebut fraksi lain membangkang,” papar Bayu, Jumat (1/10/2021).

Sikap Politik 

Bayu yang juga Ketua DPD Golkar Sragen itu kembali menegaskan bahwa sikapnya tidak menandatangani APBD-B, bukan karena menolak esensi APBD-P.

Secara esensi, fraksinya menyetujui. Hanya saja, ia memang memutuskan tidak membubuhkan tandatangan karena bupati tidak hadir dan belum bertandatangan.

Hal itu ia lakukan karena ia memandang tidak semestinya bupati sebagai pimpinan eksekutif dan pengguna anggaran, mangkir dalam paripurna akhir APBD.

Terlebih, sejak awal hingga penyelesaian APBD-P, seingatnya bupati hanya sekali hadir di saat awal penyampaian draft saja. Selebihnya tidak pernah hadir.

“Ini sikap politik kami karena bupati tidak pernah hadir, termasuk saat penandatanganan APBD-P. Kami ini kan membawa hak politik kami, kalau pun kami menolak tandatangan itu ada dasarnya. Meskipun eksekutif menyampaikan tanpa tandatangan 3 Wakil tetap sah, iya memang sah. Tapi ini akan menjadi catatan kami juga. Pimpinan daerah tidak pernah hadir dalam pembahasan maupun akhir penyelesaian APBD,” tandasnya. Wardoyo