Pengamat: Polemik Banteng Vs Celeng Bisa Rugikan Internal PDIP

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik banteng versus celeng yang lagi menghangat, menunjukkan fenomena paranoid elite PDIP.

Demikian setidaknya pandangan dosen politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin.

Ujang mengatakan polemik ini justru bisa merugikan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu.

“Kasus ini bisa jadi bumerang bagi PDIP sekaligus menguntungkan Ganjar,” kata Ujang ketika dihubungi, Kamis (14/10/2021).

Ujang mengatakan figur yang terkesan ditekan biasanya justru akan mendapat simpati publik. Hal serupa dinilainya bisa terjadi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Istilah banteng versus celeng itu mencuat setelah deklarasi dukungan kelompok relawan Seknas Ganjar Indonesia (SGI) kepada Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo Albertus Sumbogo mengetuai kelompok relawan yang mendeklarasikan dukungan tersebut.

Kepada wartawan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto lantas menyebut kader yang deklarasi pencapresan itu ibarat banteng yang keluar barisan, sehingga bisa disebut ‘celeng’ (babi hutan).

Ujang juga menilai terlalu keras dan berlebihan jika kader-kader PDIP yang deklarasi mendukung Ganjar disebut sebagai celeng.

Menurut dia, sebutan yang menyamakan manusia dengan binatang itu bisa masuk kategori penghinaan.

Ia juga menilai hal tersebut menandakan benih-benih perpecahan di internal partai banteng.

“Indikasi sudah ada, sudah ada yang berani menyampaikan aspirasi untuk dukung Ganjar dan PDIP juga sangat tegas melarang ikut deklarasi-deklarasi itu,” kata Ujang.

Ujang berpendapat PDIP semestinya lebih santai merespons aspirasi dari para pendukung Ganjar Pranowo.

Toh, kata dia, partai banteng itu memiliki mekanisme dan sistem untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung di Pilpres 2024.

Di sisi lain, lanjutnya, Ganjar juga merupakan kader PDIP.

“Perlu keterbukaan di PDIP untuk menjaga demokratisasi di internal dan agar kader tak kecewa,” ujar Ujang.

 

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno punya pandangan yang senada.

Ia berpendapat polemik banteng versus celeng ini konflik di antara elite partai dan suara akar rumput. Adi menilai ini menjadi paradoks sebab partai mestinya menyerap aspirasi dari bawah.

Adi mengatakan partai mestinya langsung menegur atau menjatuhkan sanksi kepada kader yang tak tertib, ketimbang memberi julukan celeng.

“Bagi internal PDIP mungkin ini alarm supaya kader tertib barisan, tapi bagi yang melihat dari jauh sebutan celeng itu terkesan tidak manusiawi,” kata Adi ketika dihubungi, Kamis (14/10/2021).

Albertus Sumbogo enggan berkomentar ihwal polemik banteng versus celeng ini. Sempat mengangkat panggilan telepon, Albertus hanya mengatakan baru akan memberikan pernyataan sekitar akhir pekan ini.

Bambang Wuryanto dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun juga belum merespons pertanyaan Tempo.

Namun sebelumnya, PDI Perjuangan beberapa kali mewanti-wanti kadernya untuk tak bicara ihwal pencapresan.

Lewat surat tertanggal 11 Agustus 2021, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kadernya bicara tentang calon presiden dan calon wakil presiden. Kader yang melanggar disebut bakal diberi sanksi disiplin.

Lalu pada 21 September lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kadernya untuk tak mengikuti deklarasi calon presiden 2024 sebelum ada penetapan dari partai.

Hasto mengatakan setiap kader PDIP mesti disiplin mengikuti aturan organisasi partai banteng.

“Manakala ada anggota partai (PDIP) yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.