JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Galian C Ilegal di Sragen Merajalela, Komisi III DPRD Desak DLH dan DPUPR Berani Tegas. Penambangan di Kedawung Langsung Ditutup Sebelum Disidak

“Kami enggak melarang galian C asal ada izinnya dari ESDM. Cuma kalau belum berizin lengkap ya jangan nekat beroperasi. Lalu dinas terkait harusnya juga cermat dan tegas. DLH soal kajian AMDAL, DPUPR dari sisi zonasi RTRW kalau memang tidak memenuhi syarat ya harus dihentikan,” tandasnya.

Sugiyarto. Foto/Wardoyo

Lebih lanjut, Sugiyarto menekankan lemahnya pengawasan dan penindakan dari dinas terkait akhirnya berdampak pada aktivitas penambangan yang membahayakan.

Seperti di Wonorejo tersebut, tingkat kemiringan lahan yang dikeruk mengabaikan faktor keselamatan lantaran dikeruk tegak lurus.

Di sisi lain, maraknya aktivitas penambangan ilegal itu juga berdampak buruk merugikan daerah dari sisi pendapatan. Sebab dengan tidak berizin resmi maka tidak ada retribusi yang masuk.

Baca Juga :  Banyak Tewaskan Petani, Kapolsek Ngrampal Sragen Terjun ke Sawah-Sawah. Setrum Jebakan Tikus Langsung Dipreteli

“Jangan sampai timbul korban seperti di Gondang dulu. Karena mengabaikan teknis akhirnya ada anak tenggelam di bekas galian C,” tandas Sugiyarto.

Anggota Komisi III dari Gerindra, Joko Supriyanto menilai jika tidak ada ketegasan, dikhawatirkan aksi pelanggaran dan tambang ilegal akan makin marak.

Selain merugikan daerah dan lingkungan, hal itu bisa menimbulkan persepsi buruk seolah-olah terjadi pembiaran.

“Kalau tidak ditutup (tambang ilegal), akan makin banyak lagi pengusaha pertambangan yang nekat masuk Sragen tanpa melengkapi surat perizinan. Wibawa pemkab harus dijaga, jangan mau disepelekan pengusaha liar yang tidak dilengkapi perizinan,” ujarnya.

Baca Juga :  10 Kampus Terbaik Indonesia Hadir di Sragen, Bupati Ungkap Jurusan-Jurusan yang Lagi Banyak Dibutuhkan di Pemkab!

Terpisah, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen, Tugiyono mengatakan untuk izin penambangan atau galian C sepenuhnya menjadi kewenangan ESDM Provinsi.

Daerah terutama dinasnya tidak lagi punya kewenangan mengurusi perizinan pertambangan galian C.

“Izin tambang sekarang kewenangan ada di provinsi. Yang menerbitkan langsung provinsi,” kata dia. Wardoyo

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua