Miliki Resiliensi Tinggi, Pemerintah Dorong UMKM Berkontribusi Lebih Besar Bantu Perekonomian

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbukti memiliki resiliensi yang tinggi terhadap berbagai krisis ekonomi, termasuk ketika pandemi Covid-19 melanda.

Demikian pula seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Pada saat itu, aktivitas bisnis UMKM justru menjadi salah satu penyangga dalam mitigasi lonjakan kasus varian delta, sehingga ekonomi dapat tumbuh sebesar 3,51% (yoy).

Dengan latar belakang itulah, Pemerintah terus berkomitmen mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.

Sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) maka Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan kredit UMKM minimal sebesar 30% pada tahun 2024.

Sementara itu, untuk kepentingan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan UMKM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah meluncurkan Buku Pembiayaan UMKM.

Buku tersebut berisi tentang perkembangan dan peran penting pembiayaan bagi UMKM, serta dorongan Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dari masa ke masa.

“UMKM adalah sektor penting dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61% dan juga menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional,” papar Menko Airlangga, dalam acara bedah Buku Pembiayaan UMKM yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (24/11/2021).

Dikatakan, total investasi di sektor UMKM juga telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 16%.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam Buku Pembiayaan UMKM juga dijelaskan tentang pelajaran yang bisa dipetik Indonesia dari negara Jepang dan Korea Selatan.

Dijelaskan, peningkatan pesat UKM Jepang pasca Perang Dunia II telah berhasil membantu pemulihan ekonomi Jepang. Keberhasilan tersebut tercapai melalui sinergi dukungan yang baik dari seluruh stakeholder di Jepang.

Sementara itu di Korea Selatan, kunci keberhasilan dalam mengembangkan UKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendorong peningkatan daya saing UKM.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan, pembiayaan UMKM sejak tahun 1999 dilakukan Pemerintah secara langsung.

Wujudnya dalam bentuk pembayaran Iuran Jasa Penjaminan (IJP) maupun subsidi bunga yang sumber dananya berasal dari lembaga penyalur, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, juga didukung dengan berbagai kegiatan jaminan dari lembaga keuangan mikro dan jaminan melalui asuransi Jamkrindo dan Askrindo.

Selanjutnya, pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pemerintah telah memberikan tambahan subsidi bunga 6% sehingga suku bunga KUR menjadi 0%.

Hal itu masih dilanjutkan dengan tambahan subsidi bunga lagi sebesar 3% pada 2021, sehingga suku bunga KUR hanya 3% sampai dengan akhir 2021.

Pemerintah juga telah merelaksasi berbagai persyaratan untuk debitur KUR di masa pandemi sehingga dapat mempermudah penyaluran kepada debitur yang terdampak pandemi.

“Dengan suku bunga yang hanya 3%, mampu menjadi penyangga untuk UMKM tetap berkegiatan,” ungkap Menko Airlangga.

 

Di samping itu, jelas Menko Airlangga, Pemerintah juga menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan selama masa pandemi dan memberikan perhatian khusus kepada sektor UMKM.

Berbagai program telah diberikan untuk mendukung keberlangsungan usaha UMKM. Beberapa di antaranya adalah Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM.

Ada pula program Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP).

“Pemerintah terus mengintegrasikan sistem pembiayaan UMKM agar mendukung pemberdayaan UMKM dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga terus meningkatkan nilai tambah dengan penguatan kewirausahaan dan mendorong UMKM mempunyai ekosistem yang lebih baik,” tegas Menko Airlangga.

Pemerintah juga memberikan program bantuan sosial berupa Banpres Produktif dan Kartu Prakerja akan membantu meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil yang produktif.

Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program CSR lainnya akan membantu pelaku UMKM yang unbankable untuk naik kelas dan memperoleh pembiayaan yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga juga mengapresiasi penyelenggaraan acara Bedah Buku Pembiayaan UMKM tersebut.

“Kami berharap buku ini bisa bermanfaat bagi civitas akademika dan secara khusus bagi para mahasiswa agar mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah serta benchmark-nya terhadap apa saja yang dilakukan oleh negara-negara lain,” pungkas Menko Airlangga. Suhamdani