JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Patuhi Putusan MK, Pemerintah Terus Jalankan Agenda Reformasi Struktural

Sementara, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM mencakup antara lain kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi UMK, kemudahan mendapatkan sertifikat halal yang biayanya ditanggung Pemerintah untuk UMK.

Tentang kemudahan berusaha di bidang perpajakan dan pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha melalui online single submission, Menko Airlangga mengatakan, OSS tetap berjalan baik untuk melayani perizinan berusaha yang baru maupun yang mengajukan perpanjangan.

Dijelaskan, Menteri Dalam Negeri juga akan segera menyampaikan instruksi kepada para kepala daerah, terkait dengan operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.

Baca Juga :  Kabar Gembira, Presiden Janji Tak Akan Naikkan Harga  Pertalite

Di sisi lain, pemerintah bersama DPR RI akan segera melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca putusan MK.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa BKPM telah mencatat kenaikan realisasi investasi pada Tahun 2021 sebesar 7,8% (YoY Januari-September) dengan nilai investasi sebesar Rp 659 triliun.

Jumlah penciptaan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja untuk triwulan 1 s/d 3 Tahun 2021, dimana pada Triwulan  1 sebanyak 311.793 tenaga kerja, di Triwulan 2 sebanyak 311.922 tenaga kerja dan pada Triwulan 3 sebanyak 288.687 tenaga kerja.

Baca Juga :  Juragan Sawit Ibrahim Dirampok 5 Orang. Pelaku Mengaku Polisi dan Langsung Ditangkap, Ini Wajahnya!

OSS juga telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha untuk periode 4 Agustus s/d 31 Oktober 2021, di mana perizinan berusaha yang dominan diberikan kepada Usaha Mikro sebanyak 357.893 perizinan (94,42%), Usaha Kecil 14.818 (3,91%), Usaha Menengah 3.783 (1%) dan Usaha Besar sebanyak 2.557 perizinan (0,67%). Suhamdani

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua