Pertamina Kebanyakan Impor Minyak, PLN Oversupply, Ini Solusi Jitu Jokowi

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dua perusahaan pelat merah, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina (Persero) tengah menjadi sorotan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di satu sisi PLN mengalamai overrsupply, sementara di sisi lain, besarnya impor minyak menjadi persoalan lama yang hingga sekarang belum teratasi.

Teradap persoalan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan perlunya ada strategi transisi energi masyarakat.

Ia memaparkan, pasokan energi di Tanah Air 67 persen dipasok batu bara, 15 persen dipasok bahan bakar minyak, dan 8 persen gas.

“Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena PLN oversupply, artinya supply dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” ujar Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).

Jokowi mengatakan, tujuan besarnya adalah negara memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran yang selama bertahun-tahun mengalami persoalan lantaran impor minyak yang terlampau besar.

Hal tersebut pun mempengaruhi nilai tukar rupiah.

“Itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap dolar Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dengan jumlah yang tidak kecil, besar sekali,” ujar Jokowi.

 

Karena itu, ia mengatakan terus mendorong mobil listrik dan kompor listrik. Namun, ia mengatakan komisaris maupun direksi PLN dan Pertamina kini dihadapkan dengan tugas untuk membuat tahapan transisi tersebut. Misalnya, langkah apa yang bisa dimulai tahun depan atau beberapa tahun lagi.

“Kalau ini enggak diselesaikan, sampai kapan pun neraca pembayaran kita enggak akan beres. Ini logika-logika yang kita semua harus mengerti hitung-hitungannya. Bukan hanya khusus untuk PLN sebagai perusahaan BUMN, Pertamina sebagai perusahaan BUMN, enggak,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, dua perusahaan itu masih dalam lingkup badan usaha yang dimiliki oleh negara. Karena itu, kepentingan negaranya ada di sana, meskipun profesionalisme untuk meraup keuntungan tetap ada.

“Tapi sekali lagi masih ada beban penugasan di Pertamina maupun di PLN.”