Ramai Soal Hutang Rp 200 Miliar, Golkar Sragen Minta Belajar dari Pemerintahan Sebelumnya. Berharap Bupati Bisa Cari Dana Segar ke Pusat!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Golkar Sragen meminta Pemkab mengkaji kembali rencana mengajukan pinjaman Rp 200 miliar ke Bank Jateng untuk anggaran 2022-2023.

Sekalipun akan diperuntukkan membangun sejumlah infrastruktur, rencana berhutang ratusan miliar itu dinilai belum begitu perlu dilakukan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen, Pujono Elli Bayu Effendi di sela rapat badan anggaran di DPRD Sragen, Senin (1/11/2021).

Kepada wartawan, ia mengatakan Golkar belum bisa memberi keputusan apakah menolak atau menyetujui terkait wacana pengajuan pinjaman yang saat ini mulai ramai digoreng di tataran DPRD.

Menurutnya, sikap Golkar baru akan disampaikan setelah nanti dirapatkan di DPD partainya.

Meski demikian, ia menilai wacana mengajukan hutang untuk membangun itu dinilai bukan kebijakan yang tepat.

“Kami hanya kasih gambaran kalau bisa ojo utang. Masih banyak jalan keluar lain untuk mbangun,” paparnya didampingi Ketua Fraksi Golkar, Sri Pambudi.

Bayu yang saat ini duduk di Wakil Ketua DPRD Sragen itu lebih mendorong pemerintah, dalam hal ini bupati, berupaya mencari sumber alternatif lain di luar hutang.

Misalnya dengan mengupayakan mencari bantuan dana segar ke pusat melalui lobi jalur partai.

Terlebih, bupati berlatar belakang partai yang saat ini menjadi pemenang dan menguasai jenjang pemerintahan di atasnya yakni Gubernur dan pusat.

“Dan itu sudah dilakukan ketika salah satu kader terbaik Golkar yaitu Pak Agus Fatchur Rahman menjadi Bupati Sragen. Meski Golkar tidak jadi partai pemenang di atas, beliau tetap bisa mendapat bantuan dari pusat. Bisa mbangun RSUD Rp 100 miliar dan 11 kantor kecamatan. Kalau yang partainya nggak menang saja bisa, yang partainya berkuasa mestinya lebih bisa. Kalau itu sudah nggak bisa dilakukan, mungkin baru berhutang. Tapi sekali lagi utang itu opsi terakhir,” terangnya.

Berimbas Anggaran OPD

Lebih lanjut, Bayu menggambarkan rencana berhutang itu justru dikhawatirkan akan menggangu kelangsungan program pelayanan ke masyarakat.

Sebab nantinya anggaran di OPD atau dinas, pasti akan terpangkas untuk membayar angsuran dan bunganya. Imbasnya, kegiatan di OPD atau anggaran untuk pelayanan masyarakat akhirnya jadi banyak berkurang.

Di sisi lain, ia menilai perlu dilakukan kajian komprehensif terkait proyek-proyek yang akan dibangun dari hasil utang itu.

Seperti proyek revitalisasi Pasar Nglangon, menurutnya sebenarnya masih belum begitu darurat dan mendesak untuk dibangun.

“Wong misalnya nggak dibangun dulu, 2 tahun lagi pasar itu juga belum ambruk kan. Ditunda dulu kan masih bisa. Apalagi utang di bank kan harus mbayar bunga. Nah kalau ratusan miliar itu bunganya kan juga besar. Daripada miliaran untuk dikasihkan ke bank, mending dipakai melayani wong mlarat, memberi bantuan atau pemberdayaan kan malah manfaat,” tandasnya.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar, Sri Pambudi menyampaikan karena masih dalam tahap pengajuan awal, pihaknya lebih memilih untuk minta kajian komprehensif soal proyeksi keuangan daerah dari TAPD terlebih dahulu.

Dari proyeksi detail itulah nanti baru akan diketahui bagaimana rencana dan proyeksi kemampuan daerah.

Sehingga baru bisa diputuskan apakah rencana mengajukan utang itu dipandang layak untuk dilakukan atau tidak.

“Nanti masih akan disampaikan di rapat DPD sebelum kami memutuskan mendukung atau menolak,” ujarnya.

Ia juga memandang perlunya mempertimbangkan kemampuan likuiditas keuangan daerah untuk membayar angsuran.

Sebab beban keuangan daerah ke depan diyakini juga tak ringan lantaran di 2023 dimungkinkan sudah harus mengalokasikan anggaran besar persiapan Pilkada .

“Tapi terlepas dari itu, kalau melihat keterbatasan keuangan daerah, saya lebih condong untuk mencari opsi lain ketimbang berhutang. Selain mencari bantuan ke pusat, bisa melakukan misalnya pembangunan dengan metode multi years. Jadi tetap bisa mbangun, tapi tidak perlu membebani keuangan dengan hutang,” tandasnya. Wardoyo