JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional lantaran keberhasilannya menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.
Hal itu menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjadi catatan tersendiri, karena Indonesia sebagai negara berkembang dinilai mampu “berdiri sendiri” di tengah pandemi.
Kredibilitas itu, menurut Airlangga, sangat membantu ketika Indonesia diberi amanah untuk memegang Presidensi G20, di mana Indonesia akan bersama-sama negara anggota lainnya menentukan arah global ke depan.
“Pada G20 kali ini, negara-negara berkembang akan terwakili, karena Indonesia adalah Presidensi pertama dari kelompok negara berkembang,” paparnya, sebagaimana dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Melalui ajang Presidensi G20 tersebut, Indonesia juga mengundang negara yang menjadi Ketua Uni Afrika yaitu Republik Demokratik Kongo, serta yang merepresentasikan pembangunan progresif di Afrika, yaitu Rwanda.
“Prinsipnya di G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger, jadinya no one left behind,” tutur Menko Airlangga.
Dikatakan Menko Airlangga, setidaknya ada tiga agenda utama bagi Indonesia untuk digaungkan di G20. Pertama adalah isu kesehatan dan peningkatan kapasitas.
Dalam hal ini Indonesia mempunyai banyak model yang bisa dijadikan prototipe ke arah global.
“Kita bisa menjaga dari sisi kesehatan dengan menjalankan PPKM dengan kekuatan Puskesmas, lalu proses vaksinasi dengan bantuan Posyandu dan TNI/Polri, dan keseluruhan integrasi sistem ini, negara lain tidak punya,” ucap Menko Airlangga.
Kedua, dalam situasi pandemi telah berhasil on-board sebanyak 9 juta UMKM lokal. Dalam hal ini, digitalisasi terbukti menjadi akselerator dalam perekonomian, termasuk melalui inklusi keuangan.
Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga menyampaikan tentang Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang ditargetkan menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem, di mana hal ini juga menjadi target dari negara-negara berkembang.
Presiden Joko Widodo telah menargetkan 35 kabupaten/kota dari 7 provinsi sebagai pilot project untuk program ini.
Di samping itu, Indonesia juga akan membuat survei kemiskinan (susenas) mini di Desember 2021 ini, dengan tujuan untuk mengkalibrasi program berikutnya dalam penanganan kemiskinan.
Lalu, pada Januari 2022 Pemerintah akan mengevaluasi semua Program Perlinsos, kemudian mengkalibrasi di Februari 2022, dan di Maret 2022 akan dilakukan susenas yang sesungguhnya.
Agenda ketiga menurut Menko Airlangga, Indonesia akan membahas mengenai transisi energi. Menurutnya penting bagi Indonesia untuk menuju zero emission.
“Caranya, Indonesia harus menentukan bauran energi sendiri. Jadi dalam situasi seperti ini, kita harus membuat prototipe yang jelas, sehingga kita bisa membuat kebijakan seperti yang diminta Bapak Presiden yaitu down to earth atau bisa dilaksanakan,” tuturnya. Suhamdani