JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Keberatan Penarikan Jatah Bengkok, FKKD dan Praja Sragen Sepakat Kirim Surat ke Bupati. Desak Kajian Ulang Perbup 76

“Kebijakan itu (penarikan tanah bengkok) sudah ada di Undang-undang 2014. Kemudian ada di PP, ada di PMD 20 tahun 2018. Jadi semua sudah sesuai regulasi,” paparnya kepada Joglosemarnewa.com, Senin (6/12/2021).

Tatag menyampaikan Perbub No 76/2017 yang mengamanahkan penarikan tanah bengkok itu juga sudah disusun mendasarkan payung hukum yang ada di atasnya.

Sehingga dipastikan tidak ada regulasi yang ditentang atau ditabrak dari kehadiran Perbup tersebut.

Menurutnya tidak ada kepentingan lain selain menyesuaikan regulasi dan menindaklanjuti aturan dari atas saja.

“Pertimbangan yang lain tidak ada. Kami di daerah hanya menindaklanjuti apa yang sudah tertuang di UU, di PP, di PMD saja,” tegasnya.

Baca Juga :  Jelang Konser di Sragen, Andika Babang Tamvan Kangen Band Sapa Bupati dan Seluruh Warga. Siap Ajak Seru-Seruan!

Soal tudingan kebijakan itu bakal menghilangkan Rp 3,5 miliar hak kades dan Perdes dari tanah bengkok, Sekda menepisnya.

Ia menggaransi hasil pelelangan tanah bengkok nantinya semuanya juga dikembalikan ke kades dan Perdes dalam bentuk tunjangan atau gaji bulanan.

“Merugikan dari mana? Lha wong nanti hasil lelang buat mereka 100 persen kok. Lha yang 5 persen itu kan BO (biaya operasional) lelang yang nerima ya panitia desa kono. Nggak ada yang masuk Pemda,” tegasnya.

Baca Juga :  Dilaunching Hari Ini, Aplikasi Jual-beli Aneka Produk UMKM Khas Sragen di TukoniSragen.com. Dari Makanan Hingga Batik, Harga Mulai Rp 10.000an

Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi demo puluhan perangkat desa yang tergabung dalam paguyuban perangkat desa (Praja) Kecamatan Tanon di depan kantor kecamatan setempat, Jumat (3/12/2021).

Mereka menuntut Pemkab membatalkan peraturan bupati (Perbup) Nomor 76 tahun 2017 yang salah satunya mencantumkan penarikan tanah bengkok untuk jatah perangkat desa.

Wacana penarikan tanah bengkok atau eks bondo desa untuk dilelangkan desa dan nantinya dibayarkan dalam bentuk uang bulanan itu dinilai melanggar aturan dan sangat merugikan perangkat desa. Wardoyo

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua