SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wali murid SMPN 2 Tanon Sragen mengeluhkan tarikan Rp 280.000 ke siswa dengan dalih untuk pembangunan pagar sekolah.
Sebagian keberatan karena tarikan itu dinilai memberatkan di situasi pandemi dan keterpurukan ekonomi saat ini. Terlebih, sekolah SMP tersebut sebenarnya sudah memiliki pagar lengkap keliling sekolah.
Keluhan itu dilontarkan sejumlah wali murid kelas VII dan VII, Senin (3/1/2022). Salah satu wali murid kelas kelas VII, AB (45) menuturkan tarikan itu diumumkan melalui wali kelas.
“Yang disuruh mbayar semua siswa kelas VII dan VIII. Disuruh mbayar Rp 280.000 alasannya untuk pengembangan SMP yaitu mbangun pagar. Lha padahal situasi ekonomi lagi seperti ini,” ujarnya saat menyampaikan keluh kesah ke salah satu tokoh masyarakat Tanon, Dawam, Senin (3/1/2022).
Wali murid kelas VIII, ST (46) menuturkan tarikan Rp 280.000 itu terasa sangat memberatkan di situasi ekonomi yang lagi susah diterpa pandemi.
Apalagi, wali murid masih dibebani membayar Rp 50.000 untuk pengambilan rapor semester pertama. Padahal saat ini sekolah sudah memiliki pagar keliling.
“Kemarin dikumpulkan dan disampaikan kalau itu sudah kesepakatan komite. Memang pernah ada rapat bersama komite. Namanya rapat wali murid kan takut mau usul, aslinya di belakang di keberatan dan nggrundel tapi nggak berani menyampaikan. Tapi memang sebagian sudah ada yang bayar. Yang jelas kalau disuruh mbayar Rp 280.000 itu kami keberatan, kalau bisa diperingan atau malah dibatalkan lebih bagus,” jelasnya.
Mereka menilai permintaan tarikan untuk pembangunan pagar itu dinilai terkesan dipaksakan di situasi pandemi. Padahal pembelajaran sendiri masih belum normal dan siswa belum penuh masuk tatap muka.
Menyikapi hal itu, salah satu tokoh Desa Tanon, Dawam meminta agar sekolah mengkaji ulang kebijakan penarikan iuran untuk pembangunan pagar itu.
Sebab selain belum mendesak, penarikan itu dinilai kurang tepat di tengah kondisi ekonomi warga dan wali murid yang masih prihatin akibat dampak pandemi.
“Bagaimanapun masa pandemi ini kan perekonomian sangat sulit sekali untuk mencari uang. Apalagi wong sekolah juga sudah dipagar keliling. Kalau bisa ya dikurangi jangan Rp 280.000. Meskipun mungkin bisa diangsur tapi momennya kurang pas, nggak berempati pada situasi wali murid,” jelasnya.
Ia justru berharap sekolah lebih memikirkan bagaimana meningkatkan pembelajaran siswa. Mengingat selama pandemi hampir 2 tahun pembelajaran tidak bisa digelar secara normal dan tidak ada pembelajaran tatap muka.
“Satu minggu jatah masuknya hanya beberapa kali. Itupun ngajarnya kan tidak bisa maksimal. Mestinya ini yang harus digalakkan, bukan malah memanfaatkan kesempatan narik uang untuk mbangun saja,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen, Suwardi mengaku belum menerima aduan secara resmi. Meski demikian jika benar demikian ada tarikan ke siswa, hal itu sangatlah disayangkan di situasi pandemi dan keprihatinan saat ini.
Karenanya ia meminta agar sekolah atau komite segera membatalkan rencana dan program tarikan itu.
“Menyikapi itu, sebaiknya enggak usah bayar. Dibatalkan saja karena situasi lagi seperti ini (pandemi). Kasihan wali murid sudah ekonomi sulit kok disuruh mbayar,” ujarnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .
Sementara hingga berita ini diturunkan pihak sekolah belum bisa dikonfirmasi perihal tarikan yang dikeluhkan wali murid tersebut. Wardoyo