JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Harga Beras Naik di Beberapa Daerah, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Ilustrasi beras / tribunnews
   

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah diminta untuk bertindak cepat untuk mengendalikan harga beras yang mengalami kenaikan di berbagai daerah dalam sepekan terakhir ini.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.

Ia mengatakan, tindakan cepat dari pemerintah perlu dilakukan, agar kondisi tersebut tidak berlarut-larut, karena merupakan kebutuhan mendasar pangan rakyat.

“Langkah pertama untuk mengendalikan beras, agar pemerintah segera membayar Perum BULOG yang mencapai Rp 4,5 triliun sehingga BULOG dapat segera menjalankan penugasannya sebagai lembaga penyalur beras berupa Bansos pemerintah. Dengan Bulog yang menjalankan fungsinya dengan sigap, maka permintaan beras akan semakin dapat dikendalikan terutama permintaan beras medium,” tutur Akmal.

Dia  menambahkan, biasanya beras naik diakibatkan oleh jarangnya panen raya yang biasanya terjadi bulan Agustus.

Baca Juga :  Pemindahan ASN ke IKN Dimulai September 2024, Yang Sudah Menikah Boleh Bawa Keluarganya

Saat ini di Januari 2022  memang bukan waktunya panen raya, akan tetapi sudah ada yang panen dan stok di gudang bulog seharusnya dapat mengendalikan harga di pasar.

“Dinamika harga beras, pemerintah mesti dapat mengatasinya meskipun ini hanya efek psikologis sebelum memasuki panen raya. Karena pemain beras utama di negeri ini hanya segelintir, sehingga sebenarnya mudah bagi pemerintah mengendalikan harga beras,” ujar Akmal.

Dari data yang ada, Akmal melihat bahwa stok Bulog masih ada sekitar 985.000 ton. Bahkan klaim dari Kementerian Pertanian sebagai kementeriam teknis, stok beras menunjukkan tren positif.

Data BPS menunjukkan di atas 7 juta ton sampai 9 juta ton gabah selama 3 tahun terakhir tersedia.

Baca Juga :  Jelang Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Megawati dan  Rizieq Shihab Sama-sama Ajukan Amicus Curiae

Hal penting yang akan dapat mengendalikan harga beras di berbagai daerah di Indonesia adalah persoalan distribusi.

Akmal juga menjelaskan, meskipun persoalan harga beras ini bukan domain dari kementerian pertanian, mestinya kementerian teknis ini dalam rapat koordinasi terbatas Kemenko perekonomian atau rapat kabinet dapat memyampaikan bahwa kondisi pasokan beras di negeri melimpah, sehingga dapat dengan cepat persoalan kenaikan harga beras dapat dikendalikan dengan kebijakan-kebijakan saling terkoordinasi.

Klaim dari pemerintah bahwa stok beras cukup, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan terjadi kenaikan harga beras menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Artinya stok milik perum Bulog belum mampu menahan pergerakan harga beras yang mulai mengalami kenaikan.  Selvia Safitri

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com