JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Selama ini, riset di Indonesia setidaknya menghadapi dua problem besar, salah satunya adalah dominasi yang terlalu besar dari pemerintah.
Demikian diungkapan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko.
Hal itu, menurut Laksana, dapat terlihat dalam belanja riset nasional, di mana 80 persen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sisanya dari nonpemerintah.
Padahal, lajut Laksana, jika merujuk pada standar UNESCO, belanja penelitian itu 80 persen swasta atau industri.
“Mengapa Presiden harus membuat kebijakan yang cukup drastis dengan membentuk BRIN? Problem riset kita ada dua yang sangat fundamental,” kata Laksana kepada Tempo, Selasa (4/1/2022).
Masalah kedua, menurut Laksana, adalah sumber daya terkait dengan riset, baik itu sumber daya manusia, infrastruktur dan anggaran.
Sumber daya tersebut saat ini tercecer dan berada di 74 kementerian dan lembaga, termasuk LAPAN, BATAN, BPPT, LIPI, dan Kementerian Riset dan Teknologi. Akibatnya, sumber daya menjadi kecil untuk melakukan riset dan inovasi.
“Semua kesulitan berkompetisi. Melakukan riset proper saja sulit, apalagi kompetisi. Padahal riset itu kompetisi global,” kata dia.
Dengan adanya BRIN, kata Laksana, critical mass dari sumber daya langsung besar, baik dari sisi SDM yang unggul, infrastruktur riset, dan anggaran.
Sebab, ketiganya dirembukkan menjadi open platform yang bisa dipakai industri. Artinya, industri bisa masuk ke riset tanpa modal karena difasilitasi pemerintah.
“Karena melakukan riset itu kan mahal. Investasinya mahal. Hasilnya enggak jelas. Jadi untuk high cost high risk ini lah pemerintah hadir,” ujar Kepala BRIN.
