JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kecam Perlawanan Perangkat Desa, Aktivis APPD Sragen Dukung Pelelangan Tanah Bengkok. Sampaikan 5 Tuntutan, Isinya Menohok Banget!

Juru bicara APPD Sragen, Handoko Wahyu menyampaikan aksi itu dilakukan murni atas inisiatif APPD menyikapi polemik penarikan tanah kas desa yang belakangan menolak gelombang protes dari perangkat desa.

Menurutnya, protes dan penolakan yang dilakukan perangkat desa sangat tidak dibenarkan dan tidak beralasan.

“Sebab dari regulasi yang ada, sudah benar adanya. Hampir susah mencari regulasi yang memaksa Pemkab untuk membatalkan atau merevisi kebijakan penarikan dan pelelangan tanah kas desa itu,” paparnya di depan audiensi.

Sudah Sesuai Regulasi 

Handoko menyebutkan jika dicermati, hampir semua regulasi yang ada mengamanatkan bahwa tidak ada lagi tanah bengkok.

Kemudian mengacu Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2010 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa Perangkat Desa dan Peraturan Bupati No 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, per November 2010, semestinya sudah tidak ada tanah bengkok karena dikembalikan sebagai sumber pendapatan desa.

Baca Juga :  Dibantu Rp 500 Juta dari CSR BRI, Masjid Yonif 408 Sragen Berubah Megah Sepulang Tugas dari Papua. Danyonif Sampai Sujud Syukur

Akan tetapi yang ada adalah kas desa yang dicatatkan di APBDes. Sesuai aturan itu, mekanisme pengelolaan mestinya harus melalui tahapan lelang.

“Akan tetapi realita di lapangan kan tidak demikian. Perangkat dan kades masih mengelola, padahal di APBDes dicatat. Harusnya itu kan justru pelanggaran. Kalau dari pandangan kami, dari aturan yang ada, tidak ada yang bertentangan dengan UU. Artinya Perda dan Perbup 76/2017, sudah sesuai. Sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan atau direvisi,” tandasnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sragen Dwi Agus Prasetyo, menyampaikan sesuai aturan semua tanah eks bengkok memang dicatatkan dalam Siskeudes dan masuk dalam APBDes.

Baca Juga :  Tolak Relokasi, Pedagang Kios Renteng Nglangon Sepakat 2 Opsi Harga Mati. Kios 6 x 6 atau Rp 150 Juta Plus Kios!

Sehingga proses pengelolaan nantinya akan dilelang terbuka. Pihaknya menyampaikan lelang harusnya sejak perbup nomor 76 tahun 2017 ditetapkan.

Namun baru 2021 mulai disosialisasikan ke semua perangkat desa. Hal itu karena banyak masukan dari perangkat dan kepala desa perlu penyesuaian di lapangan.

”Sewa dan penerimaan diberlakukan setiap tahunnya, tapi biasanya sewa bisa lebih dari satu tahun. Kita lebih fleksibel dan mulai memasukkan pada 2022. Pemkab Sragen mengimbau, untuk mulai memasukkan ke Siskeudes agar tertib administrasi. Itu saja,” tandasnya. Wardoyo

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com