Blak-Blakan, Ganjar Bilang Kalau PNS Dimintai Setoran, Pasti Izin Disusah-susahkan, Dirumit-Rumitkan!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan agar pimpinan di daerah sebisa mungkin menghindari praktik setoran dari pejabat atau PNS.

Sebab praktik itu akan berimbas negatif pada profesionalisme PNS dan pelayanan kepada masyarakat. Budaya setoran dinilai justru akan menghambat investasi ke suatu daerah.

Hal itu disampaikan Ganjar saat memberi sambutan dalam acara peresmian pabrik bata ringan Blesscon Plant 3 di Toyogo, Sambungmacan, Sragen, Rabu (30/3/2022).

“Kalau (PNS) nggak ada setoran pasti seneng, tidur nyaman. Tapi kalau dimintai setoran, paling sampeyan diminta setoran duit larinya sama pengusaha. Makanya terus dirumit- rumitkan izinnya. Disusah-susahkan izinnya, kalau perlu diperes. Makanya investasi nggak akan masuk,” paparnya.

Sebaliknya, jika PNS bekerja profesional dan tidak dimintai setoran, maka pendapatan di daerah bisa meningkat.

Ia menggambarkan salah satu sektor yang paling rawan adalah proses pengadaan barang dan jasa. Jika tidak profesional, maka proses itu akan sangat rawan terjadi permainan hingga korupsi.

Untuk mencegah praktik-praktik tersebut, bisa dilakukan dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan yang memadai kepada PNS. Namun tambahan penghasilan itu harus disertai dengan profesionalitas kinerja.

“Kalau PNS profesional tidak dimintain setoran, pendapatan penghasilan diberikan. Saya kasih target awas we ya kowe ngurus izin suwe-suwe kek gitu. Nah itu yang akan jadi culture,” tandasnya.

Ia juga mengajak para PNS untuk menghilangkan pola pikir untuk mendapat bayaran ekstra. Sebaliknya, PNS diharapkan mengedepankan profesionalitas.

“Jangan pernah berfikir mendapatkan bayaran ekstra tapi berfikirlah saya profesional dan saya bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan saya berhak mendapatkan kompensasi yang bagus,” katanya.

Pola birokrasi seperti itu, lanjut Ganjar, sudah dipraktekkan dalam 9 tahun memimpin Jateng. Ia mengaku belajar dari sistem yang diterapkan di Surabaya.

Salah satunya dalam hal pengetatan belanja pengadaan barang dan jasa. Menurutnya banyak nomenklatur pengadaan barang di dinas yang tumpang tindih.

“Hampir 2500 nomenklatur tumpang tindih. Contoh sederhana, kertas ini tulisannya bisa ATK bisa kertas, bisa bolpoin dan bisa alat tulis. Intinya sama kan. Jangan-jangan kertas itu 1 rim harganya bisa beda setiap dinas. Makanya kita jadikan satu, kita bisa menghemat duit ratusan miliar. Akhirnya ya saya kembalikan pada PNS-nya. Maka pendapatan yang terendah itu bisa naik 500 persen. Dari tambahan penghasilan itu mereka bekerja dengan nyaman. Bisa kredit rumah, bisa kredit kendaraan dan tidak takut dengan masa depan anak. Terus dari atasannya apa? Nggak ada setoran titik,” tandasnya. Wardoyo