Site icon JOGLOSEMAR NEWS

Busyro Muqoddas: Pengusul Penundaan Pemilu 2024 Seperti Keledai yang Tak Punya Malu

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memberikan keterangan terkait penarikan kembali permohonan uji materi UU MD3 oleh Koalisi Masyarakat Sipil di kantor MK, Jakarta Pusat, 7 Desember 2017 / tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Digulirkannya wacana penundaan Pemilu 2024 oleh sejumlah pimpinan partai politik, mengundang sorotan kritis dari berbagai tokoh dan pengamat, salah satunya dari Busyro Muqoddas.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM ini bahkan menyebut para elite politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024, tak ubahnya keledai tak punya rasa malu.

“Wacana penundaan Pemilu yang dimunculkan, menunjukkan semakin brutalnya sikap penguasa yang tak punya malu, seakan-akan mereka keledai-keledai politik yang tidak belajar dari masa lalu,” ujar Busyro dalam diskusi daring, Rabu (16/3/2022), sebagaimana dilansir dari Tempo.co.

Gagasan penundaan Pemilu itu menyiratkan adanya keinginan perpanjangan masa jabatan presiden yang dinilai inkonstitusional. Busyro pun mengatakan tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan untuk mendukung gagasan ini.

Gagasan penundaan Pemilu disampaikan secara terbuka oleh tiga pimpinan partai pendukung pemerintah, yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Partai Golongan Berkarya (GOLKAR) Airlangga Hartarto, dan Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Alasan yang disampaikan pun bermacam-macam, mulai dari persoalan perbaikan ekonomi hingga klaim atas tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan banyak sekali aspirasi yang mendukung penundaan Pemilu 2024.

Alasan tersebut dinilai Busyro terlalu mengada-ada. Menurutnya, masyarakat menginginkan tidak diperpanjangnya masa jabatan presiden karena rakyat sudah gerah dengan pemerintahan Jokowi yang telah mengebiri sistem pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK sampai dengan kelangkaan minyak goreng yang belum teratasi.

Gagasan penundaan Pemilu 2024 menurut Busyro, jelaslah bukan aspirasi rakyat. Hal tersebut hanya nafsu politik di kalangan penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

“Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Seyogianya masyarakat sipil, ormas, NGO, hingga organisasi kemahasiswaan dengan tegas untuk menolak ide penundaan Pemilu ini,” tegas Busyro. Danur Jatmiko

 

Exit mobile version