Site icon JOGLOSEMAR NEWS

Bandingkan Demokrasi Era Jokowi Dengan Era Orde Baru, Politisi PDIP Aria Bima Sebut Indeks Demokrasi Sekarang Posisi 111 di Dunia

Sosialisasi 4 pilar oleh Aria Bima. foto: JSnews/ando

 

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM —Politisi PDIP Aria Bima menilai bahwa kebebasan demokrasi di jaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih bagus dibandingkan di era sebelumnya. Terlebih lagi jika dibandingkan saat orde baru.

 

“Saya sangat yakin, tidak skeptis, tidak pesimis apa yang ada di dunia perpolitikan, demokrasi saat ini sangat jauh lebih baik dari era sebelumnya terutama di era sebelum reformasi,” terang Aria Bima disela memberikan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di rumah dinas Wakil Walikota Solo, Teguh Prakosa, Senin (25/04/2022).

 

Wakil Ketua Komisi VI itu mengutarakan, bahwa jika kondisi seperti sekarang ini terjadi saat era orde baru pastinya pengkritik pemerintah bisa jadi langsung dihilangkan.

 

“Bayangkan saja saat orde baru, ada dunia medsos seperti saat ini, akan lenyap di muka bumi Indonesia, itu pasti,” paparnya.

 

Aria Bima juga mengatakan, ranking indek demokrasi Indonesia juga terus lebih baik selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebelumnya indek demokrasi Indonesia berada di posisi 119 dunia, sekarang sudah berada di angka 111 dunia.

 

Politisi senior itu juga mencontohkan kebebasan demokrasi seperti yang terjadi pada sejumlah aksi yang dianggapnya terlalu vulgar.

 

“Misalnya Jokowi King of Lips Service. Bahkan ada yang lebih vulgar lagi. Tapi karena kebebasan demokrasi, ini ujaran tidak apa-apa,” katanya.

 

Sementara itu, terkait adanya ketakutan masyarakat mengenai sanksi pidana dan lainnya dalam hal kebebasan berpendapat.

 

Aria Bima menjelaskan bahwa sudah mulai ada pembenahan yakni dengan adanya restorative justice. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan masyarakat.

 

“Kita semua merasakan kekhawatiran, namun sanksi pidana dan pasal yang abu-abu masih dibahas di DPR,” tandasnya.

 

Selain itu, soal survei yang menunjukkan adanya peningkatan ketakutan di masyarakat. Aria Bima menegaskan hasil itu tidak bisa semata-mata diarahkan ke pemerintah yang mengekang kebebasan.

 

Sebab wajib dicermati tentang ukuran ketakutan untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan berpendapat.

 

“Ini tidak bisa diukur secara vertikal, tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul,” pungkasnya. (Ando)

Exit mobile version