JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Terbongkar, Lahan KUD di Jenar Sragen Diam-Diam Diserobot 2 Warga di Sebelahnya. Muncul 3 Sertifikat Hak Milik Atas Nama Beda, Kok Bisa?

Selanjutnya, dari dinas berinisiatif mengumpulkan di kecamatan untuk dilakukan penanganan dan mediasi dengan memanggil pihak KUD, SUW dan DAR.

Seingatnya, saat mediasi itu, SUW sebenarnya sudah Legawa dan hanya meminta ganti rugi fondasi yang ia bangun di batas kepemilikan dan biaya penyertifikatan tanah.

Namun dalam perjalannya, ternyata berubah dan berbalik omongan. Dia kembali ngotot merasa sertifikat itu sah dan punya hak kepemilikan atas tanah itu.

“Lalu kita menyurati ke BPN, ditindaklanjuti di cek lapangan terus lanjut mediasi. Pertama nggak berhasil dan berhenti di mediasi pertama. Lalu BPN ada program penyelesaian tanah, kita buat surat lagi lalu dicek lapangan, kemudian mediasi lagi, gagal lagi. Dulu yang ngotot SUW, sekarang ganti istrinya,” urai Suwanto.

Baca Juga :  Akui Mengarang Cerita Pembacokan, Korban Tabrak Lari di Sragen Akhirnya Minta Maaf di Depan Kapolres

Ia terpaksa angkat bicara dan mewakili KUD berupaya mempertahankan kepemilikan karena itu merupakan aset negara. Karenanya ia berharap pihak terkait utamanya BPN yang berwenang bisa mengembalikan hak kepemilikan tanah itu secara penuh kepada KUD.

“Bukti-bukti kepemilikan kita ada. Bukti pembayaran dari BRI untuk pembelian tanah juga ada. Kami berjuang karena ini adalah aset negara yang harus diselamatkan dan diluruskan,” tegasnya.

Tak Bisa Sembarangan Dikuasai

Terpisah, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang (ATR BPN) Sragen, Arief Syaifullah membenarkan memang ada permohonan proses mediasi atas sengketa tanah antara KUD Widodo di Jenar dengan dua warga di sebelahnya.

Menurutnya mediasi sudah digelar namun ditangani oleh Kepala Seksi dan belum dilaporkan ke dirinya.

Baca Juga :  Sambut Adiwiyata Provinsi, SMPN 1 Sambungmacan Gencarkan Permak Lingkungan. Dari Deklarasi Bebas Sampah hingga Inovasi Beras Kencur

“Sampai di mana perkembangannya, saya belum dapat laporan. Nanti akan kami tanyakan,” ujarnya.

Namun ia menegaskan bahwa lahan KUD itu adalah aset negara. Masyarakat tidak bisa semaunya menguasai atau merebut begitu saja.

“Kecuali dengan kerelaan KUD itu. Tapi sekali lagi, lahan KUD itu adalah aset negara,” terangnya.

Soal munculnya dua sertifikat lain atas nama warga dengan obyek yang sama, menurutnya hal itu sangat tidak logis. Karenanya ia berharap nantinya kasus itu bisa selesai secara kekeluargaan.

“Karena warga nggak bisa sembarangan menguasai aset negara,” tandasnya. Wardoyo

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com