JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kasus Mafia Tanah Mencuat di Sragen, Lahan Aset Negara Diam-Diam Beralih Jadi Hak Milik 2 Warga. Kepala BPN Sebut Tidak Logis

Seingatnya, saat mediasi itu, SUW sebenarnya sudah Legawa dan hanya meminta ganti rugi fondasi yang ia bangun di batas kepemilikan dan biaya penyertifikatan tanah.

Namun dalam perjalannya, ternyata berubah dan berbalik omongan. Dia kembali ngotot merasa sertifikat itu sah dan punya hak kepemilikan atas tanah itu.

“Lalu kita menyurati ke BPN, ditindaklanjuti di cek lapangan terus lanjut mediasi. Pertama nggak berhasil dan berhenti di mediasi pertama. Lalu BPN ada program penyelesaian tanah, kita buat surat lagi lalu dicek lapangan, kemudian mediasi lagi, gagal lagi. Dulu yang ngotot SUW, sekarang ganti istrinya,” urai Suwanto.

Ia terpaksa angkat bicara dan mewakili KUD berupaya mempertahankan kepemilikan karena itu merupakan aset negara. Karenanya ia berharap pihak terkait utamanya BPN yang berwenang bisa mengembalikan hak kepemilikan tanah itu secara penuh kepada KUD.

Baca Juga :  Selamat, Ini Daftar Lengkap Juara Turnamen Futsal SMK Binawiyata Sragen 2023. Dari Top Skor, Hingga Best Suporter

“Bukti-bukti kepemilikan kita ada. Bukti pembayaran dari BRI untuk pembelian tanah juga ada. Kami berjuang karena ini adalah aset negara yang harus diselamatkan dan diluruskan,” tegasnya.

Tidak Logis

Terpisah, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang (ATR BPN) Sragen, Arief Syaifullah membenarkan memang ada permohonan proses mediasi atas sengketa tanah antara KUD Widodo di Jenar dengan dua warga di sebelahnya.

Menurutnya mediasi sudah digelar namun ditangani oleh Kepala Seksi dan belum dilaporkan ke dirinya.

Baca Juga :  Perjuangkan Revisi Perbup 67, Praja Sragen Ancam Gelar Demo. Komisi I Berharap Segera Ada Penyelesaian

“Sampai di mana perkembangannya, saya belum dapat laporan. Nanti akan kami tanyakan,” ujarnya.

Namun ia menegaskan bahwa lahan KUD itu adalah aset negara. Masyarakat tidak bisa semaunya menguasai atau merebut begitu saja.

“Kecuali dengan kerelaan KUD itu. Tapi sekali lagi, lahan KUD itu adalah aset negara,” terangnya.

Soal munculnya dua sertifikat lain atas nama warga dengan obyek yang sama, menurutnya hal itu sangat tidak logis. Karenanya ia berharap nantinya kasus itu bisa selesai secara kekeluargaan.

“Karena warga nggak bisa sembarangan menguasai aset negara,” tandasnya. Wardoyo

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com