Menko Airlangga: Pemerintah Gunakan Kebijakan People-First untuk Atasi Pandemi dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah menggunakan kebijakan People-First dalam mengatasi pandemi Covid-19 sekaligus penanganan dampaknya.

Meski demikian, Menko Airlangga menandaskan, pendekatan people-first tak Cuma berlaku pada masa krisis saja.

“Pendekatan ini juga dapat dilakukan di bidang tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain,” ujar Menko Airlangga pada sesi Country Strategy Dialogue dalam rangkaian perhelatan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Rabu (25/5/2022).

Dalam pendekatan tersebut, jelas Menko Airlangga, pemerintah memprioritaskan masyarakat, di mana kepercayaan masyarakat menjadi investasi di dalamnya.

Ia mengaku yakin, keputusan itu dalam jangka panjang akan terbukti sama pentingnya dengan kebijakan dalam jangka pendek.

Hal itu menurut Airlangga, dapat dilihat seperti pada kebijakan lingkungan hidup, di mana Indonesia juga menekankan pendekatan yang people-first.

Dalam hal itu, pemerintah mendengarkan keluhan dari keluarga yang kehidupan dan mata pencahariannya berada di bawah ancaman nyata perubahan iklim.

“Hasilnya, dalam dua tahun terakhir Indonesia berhasil mengurangi deforestasi hingga 80%,” ujarnya.

Menko Airlangga percaya bahwa penerapan kebijakan people-first dapat memberikan perubahan yang nyata.

“Pendekatan ini adalah pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berprinsip. Pendekatan inilah yang dapat menjadi dasar untuk meningkatkan keterlibatan dan kerja sama di seluruh dunia,” ujar Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.

Pertumbuhan Ekonomi

Pendekatan people-first tersebut, menurut Menko Airlangga juga digunakan pemerintah dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

“Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini didukung oleh kebijakan Pemerintah yang bersifat people-first tadi,” lanjut Menko Airlangga.

Dalam hal itu, pemerintah menempatkan diri sebagai masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat akibat dari keputusan-keputusan yang akan dan telah diterapkan.

Salah satu contohnya adalah kebijakan pemberian bantuan tunai kepada para pedagang kaki lima, pemilik warung, dan nelayan (BT-PKLWN) yang diinisiasi untuk membantu pelaku UMKM sekaligus mendorong konsumsi masyarakat.

Selain itu, ada juga program Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos dan diinisiasi Pemerintah untuk reskilling dan upskilling masyarakat di masa pandemi.

Kartu Prakerja ini manfaatnya berhasil diterima oleh 11,4 juta penerima. Untuk siswa sekolah, Pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet gratis guna menjamin ketersediaan pendidikan di masa pandemi.

Seluruh langkah tersebut memang memiliki risiko dari sisi kebutuhan anggaran negara. Namun, Menko Airlangga percaya bahwa hal tersebut akan mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat.

Airlangga mencontohkan, pulihnya kondisi Indonesia dapat dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal pertama tahun 2022 yang mencapai 5,01% dan lebih tinggi dari negara G20 lain termasuk Jerman dan Tiongkok. Suhamdani